Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2019
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OlO tentang Pemindahan lbu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupat-en Madiun Provinsi Jawa Timur; Mengingat: . . . Menetapkan PRES I DEN
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MF^IAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR. Pasal I Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 1 PRES I DEN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OIO tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134) diubah sebagai berikut: Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2Ayang berbunyi sebagai berikut:
Ibu Kota Kabupaten Madiun yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinamai Caruban.
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai b tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2079 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri , Deputi Bidang Hukum undangan, ttd ttd Sukardi PRES I DEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2OL9 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2O1O TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN ME.IAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR I. UMUM Kabupaten Madiun merupakan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, dengan Ibu Kota Kabupaten Madiun berkedudukan di Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OlO tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, Ibu Kota Kabupaten Madiun yang semula berkedudukan di Kota Madiun dipindah ke wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun. Dalam PRES I DEN Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Madiun terdapat aspirasi masyarakat dan usul Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun yang menginginkan Ibu Kota Kabupaten Madiun diberi nama Caruban. Pemberian nama Caruban sebagai Ibu Kota Kabupaten Madiun dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Madiun. Pada masa sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia, Caruban merupakan nama distrik di Kabupaten Madiun dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Mejayan dan pasca kemerdekaan, Kabupaten Madiun merupakan bagian dari Keresidenan Madiun bersama 4 (empat) kabupaten lain meliputi Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan serta 1 (satu) kotapraja yaitu Madiun. Kabupaten Madiun memiliki 4 (empat) kewedanan, yaitu Madiun, Uteran, Kanigoro, dan Caruban. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963 tentang Penghapusan Keresidenan dan Kewedanan, Pemerintah menghapus keresidenan dan kewedanan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk Keresidenan Madiun dan 4 (empat) kewedanan di Kabupaten Madiun, diantaranya Kewedanan Caruban. Dengan penghapusan tersebut, nama Caruban secara de jure tidak lagi digunakan sebagai nama wilayah di Kabupaten Madiun. Penghapusan Kewedanan Caruban dalam wilayah administratif Kabupaten Madiun tidak menyebabkan nama Caruban hilang dalam aktivitas sosial masyarakat Kabupaten Madiun, yang dibuktikan dengan penggunaan nama Caruban sebagai nama pasar, terminal, stadion, dan stasiun. Nama Caruban merupakan nama yang sudah lama dikenal dalam pergaulan masyarakat Kabupaten Madiun yang mempunyai nilai-nilai kesejahteraan, memperkukuhkan jati diri, mempertinggi harkat, dan martabat sarat dengan kearifan lokal. Nama PRES I DEN Nama Caruban berasal dari kata "Carub" yang berarti campur dan akhiran "ar:" sehingga terbentuk kata "Caruban" yang artinya percampura . "Caruban" juga diartikan percampuran darah bangsawan dengan ralryat biasa sehingga membentuk komunitas atau masyarakat Caruban yang berbaur menjadi satu tanpa membedakan status keningratan dan ralryat biasa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian nama Caruban sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Madiun yang berkedudukan di wilayah Kecamatan Mejayan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6305
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)