Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2018
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara; Mengingat. . . Mengingat I P RES ID EN Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5858); MEMUTUSKAN ATASPERATURAN PEMERII{TAH TET,TTANG PERATURAN PEMERIMAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TEMANG JENIS DAN TARIF ATAS JEMS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA NEGARA. Pasal L . . REPUELIK INDONESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada kmbaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858) diubah sebagai berikut:
Negara meliputi
pengukuhan Widyaiswara Ahli
dan
penelitian dan/atau (2)Jenis . . .
(l)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
PRES IOEN (31 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
(Q Biaya transportasi sebagaig16l6 dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.
Menteri lt
PRE S ID EN REPUBLIK INOONESIA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOI,AH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STr.A r.,AN) A. Program Sarjana Diploma dan
l) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.OOO.OOO,OO 2) Mahasiswa . .. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 1.OOO.O00,OO 3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OO7 sampai dengan tahun 20,09 4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00 2) Mahasiswa . . . REPUBLIK INOONESIA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK SATUAN TARIF 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 5O0.OOO,OO
1) Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00 2) Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.0O0,00
1) Mahasiswa . . . PRES IOEN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK 1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap SATUAN TARIF per mahasiswa per semester Rp 2.000.000'00 Rp 1.000.000,00 800.000,00 2l Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2OL6 Semester Gasal per mahasiswa per semester 3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OO7 sampai dengan tahun 2009 per mahasiswa per semester per mahasiswa per semester 4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007 Rp 600.000,00
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00 2l Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 500.000,00
1) Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00 2l Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.000,00
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.000.000,00 2l Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00 3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OO7 sampai dengan tahun 2009 per mahasiswa per semester Rp 800.000,00 4) Mahasiswa . .. PRE S ID EN JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF PA"IAK 4l Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007 per mahasiswa per semester Rp 600.000,00
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 1.000.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 500.000,00
1) Ujian Utama per mahasiswa Rp 800.000,00 2l Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 450.000,O0
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 7.500.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00
l) Mahasiswa . .. PR ES IDEN REPUELIK INOONESIA -t4- JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.750.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00
1) Ujian Utama per mahasiswa Rp 1.500.000,00 2) Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 1.000.000,00
1) Mahasiswa . . . PRES IOEN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2O1O sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 5.000.000,00
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.500.000,00 d) Seminar . . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK SATUAN TARIF
l) Ujian Utama per mahasiswa Rp 1.500.000,00 2) Ujian Ulangan per mahasiswa Rp 1.OOO.O0O,O0
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 6.000.000,00 2) Mahasiswa . .. PRES ID EN -t7- JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2OL6 Semester Gasal per mahasiswa per semester Rp 5.000.000,00
l) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 3.000.000,00 2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2OL6 Semester Genap per mahasiswa per semester Rp 2.500.000,00
1) Ujian Utama per mahasiswa Rp l.5OO.OO0,OO 2) Ujian Ulangan per mahasiswa Rp I.OOO.OOO,OO C. Program . .. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF C. Program Doktor
PR ES IO EN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF e Biaya Ujian Disertasi Tertutup per mahasiswa Rp 5.450.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN II JASA DAN PEI,ATIHAN (DIKI,AT) A. Diklat Kepemimpinan
PRESIOEN -2t- JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.'AK SATUAN TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN ltll JASA PENII.,AIAN KOMPEf,ENSI, PENII,AIAN POTENSI, UMPAN BALIK IFEEDBACKI PASKA PENII,AIAN KOMPETENSI, PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN ORASI ILMIAH MDYAISWARA DAN PENGUKUHAN WIDYAISWARAAHLI UTAMA A. Penilaian Kompetensi 1 Penilaian Kompetensi Metode Sederhana per peserta Rp 3.500.000,00
JENIS PENERIMAAN NEGARA SATUAN TARIF B. Penilaian Potensi
Ditetapkan di Jakarta pada tanegal 17 Juli 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESI4, ttd JOKO WIDODO Diundangkan diJal€rta pada tanggal 18 Juli 2018 MEMERI HUIOM DAN HAKASASI MANUSTA YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLtrK INDONESTA TAHUN 2018 NOMOR 102 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERI.AN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan ttd. Djaman ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERIMAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.IAK YANG BERI..AKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA I. UMUM Untuk Penerimaan Negara Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Pajak pada I.embaga Administrasi Negara sebagai salah satu negara perlu dikelola masyafakat, dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada Lembaga Administrasi Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jenis dan Tarif atas JenisNomor 5 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara guna pelayanan dan pelatihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada kmbaga Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Negara sumber lnr, II. Pasal ... Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah PRE S ID EN REPUBLIK INOONESIA II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I
Cukup jelas. Angka 2
Yang dimaksud dengan "biaya transportasi" adalah biaya transportasi peserta/assessee dari kantor asal ke tempat pendidikan dan pelatihan/tempat penilaian (pulang-pergl). Yang dimaksud dengan "biaya akomodasi" adalah biaya konsumsi pagl dan malam serta biaya pcserta/assessee selama pelatihan/penilaian. mengilmti pendidikan dan Angka 3
Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. AnCka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6221
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)