Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2019
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang;
Mengingat MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 1
(21 Penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Menteri berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam pendaftaran Gudang. PRES!DEN
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.
Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan oleh bupati/wali kota atau gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kewenangannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Gudang dan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2OL9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI9 NOMOR 90 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan -undangan, ttd ttd Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG I. UMUM Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan dalam Pasal 15 menetapkan bahwa Gudang yang merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri wajib didaftarkan oleh setiap Pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya. Selanjutnya, dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan pendaftaran Gudang oleh pelaku usaha, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2Ol8 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single SubmissionOSS). Melalui OSS tersebut, Pemilik Gudang melakukan pendaftaran Gudang tanpa dikenai biaya apapun. Melalui OSS itu pula, sesuai pelimpahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan TDG. Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang dapat dikenai sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar setiap Pemilik Gudang menaati kewajibannya sehingga dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap Pemilik Gudang dalam menjalankan usahanya. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Sanksi Adminstratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang. II. PASAL . II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)