DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023

Nomor: 33
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai: 1) pelaksanaan konservasi energi; 2) kemudahan, insentif, dan disinsentif; 3) data dan informasi; dan 4) pembinaan dan pengawasan terkait konservasi energi. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha melakukan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan Konservasi Energi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bentuk insentif nonfiskal lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 51

(1)Penyedia Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (l) dan Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (l) yang tidak melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi, dikenai disinsentif oleh Menteri. (21 Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pengumuman di media massa; dan/atau
3. c.rekomendasi kepada menteri terkait, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pencabutan insentif yang telah diberikan. BUK INDONESTA

Pasal 52

(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (21 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan paling lama masing-masing 1 (satu) bulan. (21 Dalam hal Penyedia Energi dan Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi yang telah mendapat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum melaksanakan Konservasi Energi melalui Manajemen Energi, Menteri mengumumkan nama Penyedia Energi dan Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi di media massa.
(3)Dalam hal I (satu) bulan setelah pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konservasi Energi melalui Manajemen Energi tidak dilaksanakan oleh Penyedia Energi dan Pengguna Sumber Energi dan/ atau Pengguna Energi, Menteri menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berupa pencabutan insentif kepada Penyedia Energi, dan Pengguna Sumber Energi dan/atau Pengguna Energi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif nonliskal dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52, diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI

Pasal 54

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha melakukan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data dan informasi dalam pelaksanaan Konservasi Energi. EUK INDONES

Pasal 55

(1)Pemerintah melakukan standardisasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem data informasi pelaksanaan Konservasi Energi. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara standardisasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem data informasi Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

(1)Menteri, menteri/ pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi. (21 Menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi kepada Menteri.
(3)Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2).

Pasal 57

(1)Pembinaan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Penyedia Energi;
2. b.Pengguna Sumber Energi dan/ atau Pengguna Energi; dan
3. c.Produsen.
(2)Pembinaan . . . SK No 16703 I A NEPUBLIK INDONESIA (21 Pembinaan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peningkatan kesadaran;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
3. c.riset dan inovasi.

Pasal 58

Pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), meliputi pengawasan pada:

a.pelaksanaan Konservasi Energi pada kegiatan Penyediaan Energi; dan
b.pelaksanaan Konservasi Energi pada kegiatan Pemanfaatan Energi.

Pasal 59

(1)Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh pejabat pengawas pelaksanaan Konservasi Energi.
(2)Dalam hal pejabat pengawas pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota dapat menugaskan pejabat yang melaksanakan tugas di bidang Konservasi Energi.
(3)Menteri/pimpinan lembaga terkait, dan bupati/wali kota dalam menugaskan pejabat yalg melaksanakan tugas di bidang Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 60

(1)Menteri, menteri/ pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Konservasi Energi. (21 Hasil rnonito ring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 61

. . . PRESlDEN IIEPU ILIK INBONESIA _26_

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

DATA DAN INFORMASI

Pasal 54

Pasal 55

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

DATA DAN INFORMASI

Pasal 54

Pasal 55

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2024