Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1983
- Nomor
- 35
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan pengaturan lebih lanjut hal-hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN.
www.djpp.depkumham.go.id
Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan untuk pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pejabat Negara lainnya, pegawai badan usaha milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh sematamata dari pekerjaannya, diatur dengan Keputusan Presiden.
Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selain harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) undang-undang tersebut, juga wajib menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungannya seharusnya terhutang.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 52 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)