Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2018
- Nomor
- 35
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 98
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; c Mengingat : 1. Pasal 5 ayat l2l Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 3 4 5 PRES IOEN REPUBLIK INOONESIA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembar'an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ll7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang kmbaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2O16 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA.
BAB II
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, teraktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO8 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jarninan Kredit Indonesia, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Bagian REPIJ BLIK INDONESIA Bagran Kedua Penugasan pasal 3
(21 Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah dapat memberikan penugasan lain kepada Perusahaan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Penrsahaan. BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu
BAB III
Perusahaan ini terbatas.
didirikan untuk jangka waktu yang tidak Bogian PRES IDEN Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha
(21 Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sslegaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utarna:
r.penJamrnan.,. PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA
REPUELIK INDONESIA
Bagian Ketiga Modal
(21 Besarnya modal Perusahaan adalah sebesar Rp7.638.733.365.160,00 (tqjuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tqjuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
REPUELIK INOONESIA
L sejumlah Rp5OO.OOO.OOO.0OO,OO (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Iftedit Indonesia.
(41 Setiap penambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan berupa penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri. Bagian Keempat Pengurusan Perusahaan Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
(21 Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.
PRES IDEN (21 Menteri dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(21 Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan ya-ng memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
(21 Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang €ulggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)