Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1950
- Nomor
- 39
- Tahun
- 1950
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
memutuskan, bahwa goal jang diatur dalam Peraturan PeI;nerintah Peng- ganti Undang-Undang N'o. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara daD Dewan Peme-" rintahannja untuk seluruh Daerah Republik Indonesia tjukup diatur dengan Peraturan- Pemerintah biasa; Mengingat : pasal 5 ajat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia, Mak~lumat Wakil PresideD tanggal 16 Oktober 1945 No. X da"pasal 46 ajat
Megingat Pula: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1950 clan Peraturan Peme-rintah No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara clan Dewan Pemerintahnja di D.iawadan Madura; Memutuskan: I. Mencabut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang No.2 tahun 1950, yang belum disyahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; II. Membubarkan semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada pada saat terbentuknya Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Peraturan ini dengan ketentuan bahwa kekuasaan dan kewajiban Pemerintahan Daerah Karesidenan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi; III. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja untuk Propinsi, Kabup'aten, Kota-Besar, Kota-Kecil dan Daerah-daerah lain yang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut diseluruh Daerah Repubik Indonesia untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sebagai berikut: B A B I. TENTANG PENETAPA.N JUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH . BAGI TIAP-TIAP DAERAH. Pasal 1.
B A B II. TENTANG LAMANYA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJABAT KEDUDUKAN SEBAGAI ANGGAUTA DAN MENGISI LOWONGAN Pasal 2. Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yang dipilih atau ditunjuk menurut ketentuan dalam pasal 1 dan anggauta yang menggantikannya menjabat kedudukann.ia sebagai anggauta sampai pada waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dibentuk dengan Undang-Undang pemilihan. B A B Ill. TENTANG PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. . Pasal 3.
.(3) Anggauta-anggauta panitia tersebut dalam ayat (1) di angkat oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. BAB IV. PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA'J' DAERAH KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DAN DAERAH- DAERAH LAIN YANG SETINGKAT DENGAN DAERAH-DAERAH' TERSEBUT.
(3). Tiap-tiap partai politik atau organisasi tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini yang ada disuatu kecamatan dalam kabupaten atau disuatu daerah .yang disamakan dengan itu dalam Kota Besar dan Kota Kecil, mendapat seorang pemilih. .(4) Seorang pemilih hanya diperbolehkan memberikan suaranya kepada seorang calon anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5.
BAB V. TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN DAERAH YANG SETINGKAT DENGAN DAERAH PROPINSI DAN CARA MEMILIH ANGGAUTA-ANGGAUTANYA. Pasal 6. Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi dipilih oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota Besar tersebut dalam pasal-pasal diatas jang ada didalam lingkungannya. Pasal 7. .
Pasal 9. Calon-calon yang terpilih ialah calon-calon yang memperoleh suara sebanyak hasil-bagi (kiesquotient). Pasal 10.
Untuk tiap-tiap Daerah Propin,si atau Daerah lain yang setingkat. dengan Propinsi disediakan 3 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut bagi Warga Negara bukan aseli .yang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi. Pasal 13. Dengan berlakunya Undang-undang, No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah, maka .Daerah Karesidenan Surakarta masuk daerah Propinsi Jawa Tengah. B A B VI. TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 14. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar suara terbanyak mutlak. . B A B VI.I TENTANG SUSUNAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 15.
B A B VIII. PENUTUP.
Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menyempurnakan terlaksananya pembaharuan Dewan-Dewan Perwakilan Rak.iat Daerah sementara tersebut. diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi po;kok Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan 8upaya diundangkan dalam Berita Negara. Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 14 Agustus 1959. ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKUDJABA'fAN SEMENTARA) A S S A AT MENTERI DALAM NEGERI, SOESANTO TIRTOPRODJO. Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950. MENTERI KEHAKIMAN, A. G. PRINGGODIGDO. DAFTAR JUMLAH ANGGAUTA-ANGGAUTA D. P. R. PROPINSI DAN DAERAH-DAERAH DIDALAM LINGKUNGANNYA. . Propinsi: Kabupaten2: Kota2 Besar: Kota2 Ketjil: Djawa- 1. Surabaja 35 Surabaja 25 Modjokerto 10 Timur . 2. Modjokerto 25 Malang 20 Pasuruan 10 75 3. Sidoardjo 27 Madiun 15 Probolinggo 10 orang. 4. Djombang 32 Kediri 15 Blitar 10
Daerah . 1. Bantul 21. Jogjakarta 20 Istimewa 2. Sleman 22 Jogjakarla 3. Gunungkidul 22 40 4. Ku.Ionprogo 20 orang. 5. Adikarto 20
Membuka PDF…
Undang-Undang