Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2019
- Nomor
- 39
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a838); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMEzuNTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) diubah sebagai berikut: 3 Menetapkan
2 PRES I DEN
(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (41, Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 86A Undang-Undang. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang akan dikenakan denda, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 1 2 Agar PRES IDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2Ol9 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2OI9 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR lOO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTEzuAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Hukum dan ttd 'Ernna Djaman I PRES I DEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2OO8 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN UMUM Bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan dalam rangka menegakan i-l"a"ig-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Tujuan pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan adalah L"trt memberikan efek jera dan pembinaan bagi para pelaku usaha yang melakukan pelangg"."r. Namun, pada praktiknya tujuan pemberian efek jera sebagaimanaGrkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun -ZOOA tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabean"r, dir""" terlalu berlebihan. Tidak hanya efek jera yang di dapat, tetapi justru berdampak juga pada matinya perusahaan yang dikenakan santcsi. Sejalan dengan - matinya perusahaan tersebut, menimbulkan dampak lainnya seperti iklim dunia usaha menjadi tidak baik, terjadi p".n.rtr"an hrrbung.r, kerja, hutang perusahaan yang tidak terselesaikan, dan sebagainya. Hal PRES IDEN Hal ini disebabkan oleh mudahnya pengenaan sanksi maksimal pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan yaitu denda 1000% (seribu persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk/bea keluar diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar. Realitas ini dirasa mencederai prinsip keadilan karena sanksi hanya dilihat dari sisi pemberian efek jera dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak, pemerintah berupaya menanggulangi permasalahan tersebut dengan melakukan penyempurnaan penjenjangan sanksi administrasi berupa denda yang sebelumnya hanya 5 (lima) jenjang dan dinilai terlalu mudah untuk mencapai denda maksimal yaitu denda sebesar 1000% (seribu persen) diubah menjadi 10 (sepuluh) jenjang untuk mencapai denda maksimal 1000% (seribu persen). Hal ini diharapkan mampu lebih memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang bertujuan untuk memberikan efek jera namun tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas Pasal II Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6352
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)