Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1954
- Nomor
- 41
- Tahun
- 1954
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND TERUS MENERUS/SEMENTARA, YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, K.N.I.L. DULU, KONINKLIJKE MARINE DULU DAN KESATUAN-KESATUAN BANTUAN (HULPKORPSEN) DULU, IALAH : KORPSEN BARISAN MADURA, LEGIOEN MANGKOE NEGORO, LEGIOEN PAKOE ALAM DAN KORPS PRAJODA BALI, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA.
105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II; 60 % bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I; 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara; 5 % untuk bekas Bintara (Sersan Darat/Laut/Udara sampai dengan Pembantu Letnan Darat, Ajudan Laut dan Letnan Muda Udara II); 35 % untuk bekas Perwira (dari Letnan II Darat, Letnan Muda Laut, Letnan Muda I sampai dengan Letnan Jenderal Darat, Laksanama Laut dan Laksamana Udara.
1949(, dan
Jumlah onderstand yang diberikan kepada anak yatim/piatu dari bekas anggora tentara termaksud dalam pasal 1, terhitung kembali atas dasar pensiun janda atau onderstand janda yang bersangkutan setelah diubah menurut pasal 2.
Pensiun dan onderstand terus menerus/sementara yang diberi-kan kepada Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut, Prajurit Udara II sampai dengan Kopral Darat/Laut/Udara yang digaji menurut Peraturan Pemerintah No. 50/1951 (P.G.M. 1951), dinaikkan mulai tanggal 1 Januari 1951 dengan: 105 % untuk bekas Prajurit II Darat, Kelasi III/II Laut dan Prajurit Udara II; 60 % untuk bekas Prajurit I Darat, Kelasi I Laut dan Prajurit Udara I; 45 % untuk bekas Kopral Darat/Laut/Udara.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta mempunyai daya surut hinggal tanggal 1 Oktober 1952, kecuali ketentuan termaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah ini. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO MENTERI PERTAHANAN, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI Diundangkan pada tanggal 16 Juni 1954. MENTERI KEUANGAN, ttd. ONG ENG DIE MENTERI KEHAKIMAN, ttd. DJODY GONDOKUSUMO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1954 TENTANG KENAIKAN PENSIUN DAN ONDERSTAND TERUS MENERUS/SEMENTARA, YANG DIBERIKAN KEPADA PARA BEKAS ANGGOTA TENTARA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA, K.N.I.L. DULU, KONINKLIJKE MARINE DULU DAN KESATUAN-KESATUAN BANTUAN (HULPKORPSEN) DULU, IALAH : KORPSEN BARISAN MADURA, LEGIOEN MANGKOE NEGORO, LEGIOEN PAKOE ALAM DAN KORPS PRAJODA BALI, DAN KEPADA JANDA DAN/ATAU ANAKNYA. PENJELASAN UMUM Dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nr 46 tahun 1952 (Lembaran- Negara Nr 76, 1952), maka perlu juga, tingkat pensiun dan onderstand terus-menerus/sementara lama disesuaikan dengan tingkat pensiun dan onderstand yang diberikan sekarang. Dalam peraturan ini yang diartikan dengan:
Pada umumnya pemberian kenaikan pensiun dalam peraturan ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nr 46, tahun 1952, dan selanjutnya pensiun yang diberikan kepada bekas anggota tentara Angkatan Perang Republik Indonesia dinaikkan pula, alasan-alasan hal mana dapat dipahamkan dalam penjelasan pasal demi pasal sebagaimana diuraikan di bawah ini. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Ayat (1) peraturan-peraturan pemberian pensiun pada umumnya menentukan, bahwa pensiun/onderstand dihitung atas dasar gaji yang terakhir/tertinggi. Pada lazimnya gaji dari anggota tentara disesuaikan dengan gaji pegawai sipil dengan dasar imbangan tugas, pangkat dan jabatannya sehingga tingkat gaji anggota tentara menurut PGM 1951 (Peraturan pemerintah No. 50/1951) telah ada persamaan dengan tingkat gaji pegawai sipil menurut PGP 1948 dengan kenaikannya 50%. Berkenaan dengan itu, tingkat gaji anggota tentara menurut PGM 1950 terdapat ada rendah daripada PGM 1951 atau PGP 1948 itu, maka dari itu pensiun/onderstand yang diberikan kepada mereka yang digaji menurut PGM 1950 juga dinaikkan. Perlu dicatat di sini, bahwa hitungan pensiun untuk prajurit II, Prajurit I dan Kopral didasarkan pada gaji dari Agen-Polisi kelas 2, Agen-polisi kelas 1 dan Komandan-polisi, ialah: Rp. 205,-; Rp 212,50 dan Rp. 260,-. CONTOH: Pensiun-maximum bekas prajurit II : 50% x Rp. 100,- = Rp. 50,- Pensiun-maximum bekas Agen-polisi kelas 2: 50% x Rp. 205,- = Rp. 102,50,- Jadi pensiun yang diberikan kepada bekas Prajurit II tersebut, dinaikkan dengan 105%. Ayat (2) Pensiun/onderstand bekas anggota tentara KNIL dulu, Koninklijke Marine dulu dan Kesatuan- kesatuan bantuan ialah: Korpsen Barisan Madura, Legiun Mangku Negoro, Legiun Paku Alam dan Korps Prajoda Bali termaksud huruf-huruf a dan b yang masing-masing melebihi Rp. 70,- dan Rp. 230,- tidak dinaikkan.
Kenaikan pensiun/onderstand-janda dilakukan menurut tabel kenaikan pensiun/onderstand bekas anggota tentara, akan tetapi pensiun/onderstand-janda bekas anggota tentara termaksud pasal 1 ayat (1), ayat (2) huruf-huruf a dan b yang masing-masing melebihi: Rp. 200, , Rp. 30,- dan Rp. 100,- tidak dinaikkan.
Ditegaskan bahwa menurut ketentuan pasal ini kenaikan onderstand anak yatim/piatu tidaklah dilakukan menurut cara termuat dalam pasal 1, akan tetapi kenaikan itu diperoleh karena dasarnya, yaitu pensiun/onderstand-janda, telah dinaikkan menurut peraturan ini.
Ayat (1) Arti antara lain pensiun-minimum dan jumlah pensiun menurut perhitungan sebenarnya ialah sebagai contoh di bawah ini: Seorang Prajurit II meninggal dunia dan gajinya terakhir sebesar Rp. 60,- sebulan; pensiun-janda dihitung 20% x Rp. 60,- = Rp. 12,- sebulan, tapi pensiun itu diberikan serendah-rendahnya Rp. 20,- sebulan. Jumlah pensiun Rp. 20,- adalah yang diartikan pensiun-minimum, sedang jumlah pensiun Rp. 12,- itulah yang disebutkan pensiun menurut perhitungan sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan kenaikan menurut peraturan ini, digunakan jumlah pensiun sebesar Rp. 12,- tersebut. Ayat (2) Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)