Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundanglan. Agar REPTJBLIT( INDONESIA Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Agustus 2023 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1O Agustus 2023 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETAzuAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan dan sE(8 strasi Hukum, ttd ttd E E llr - * .{ tN L Djaman t*Id{I.I{Il REPUELIK INDONESIA PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.IAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KE"TENAGAKERJAAN I. UMUM Bahwa untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkel,anjutan dan berkeadilan, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian memberikan kepastian hukum dan pelindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatlcan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Peraturan Pemerintah. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Ayat (1) Hurufa Yang dimaksud dengan "dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asingl merupakan dana kompensasi penggunaan tenega kerja asing antara lain yang berasal dari pengesahan rencana penggunaan tenega kerja asing:
a.baru...
REFUELIK INDONESIA
a.baru;
b.perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; atau
c.kawasan ekonomi khusus, sesuai dengan ketEntuan peraturan perundang-undangan ya$g mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
Huruf b Yang dimaksud dengan "jasa pelatihan" adalah kegiatan pelatihan daLam rangka pembentukan jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hurufe Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "taril" dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas.