Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1951
- Nomor
- 44
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
MEMUTUSKAN : Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI SUMATERA-TENGAH. BAB I. TENTANG HAL PERTANIAN RAKYAT. Pasal 1. Propinsi diserahi mengatur urusan pertanian rakyat di dalam daerahnya, yang tidak diurus oleh Pemerintah Pusat, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian. Pasal 2. Propinsi memimpin dan mengawasi pemerintahan-pemerintahan daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerahnya, yang turut membantu usaha Propinsi menyelenggarakan kewajibannya. Pasal 3. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan bantuan Dewan-Dewan Pemerintah Daerah otonoom bawahan di dalam lingkungan daerah Propinsi, membantu Pemerintah Pusat dalam mengumpulkan catatan- catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan- percobaan pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga-harga pasar dari hasil pertanian. BAB II. TENTANG HAL PENYELIDIKAN DAN PERCOBAAN. Pasal 4. Untuk mengadakan percobaan-percobaan guna memecah soal tekhnis dalam lapangan pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian. Pasal 5. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi diserahi urusan melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan perusahaan dan cultuur (bedrijfs-dan cultuurontledingen) data lapangan pertanian yang dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, menurut petunjuk- petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri tersebut. Pasal 6. Jika dipandang perlu oleh Menteri Pertanian, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan- penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 7. Belanja-belanja untuk membiayai usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang khusus berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan Pasal 6 ditanggung oleh Menteri Pertanian. BAB III. TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN BIJI TANAMAN DAN ALAT-ALAT PERTANIAN. Pasal 8. Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam-tanaman yang terbaik, Propinsi mengadakan kebun-kebun bibit dan benih (zaadhoeven). Pasal 9. Propinsi menyediakan alat-alat pertanian untuk dibagi-bagikan kepada daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerahnya. BAB IV. TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT-PENYAKIT DAN GANGGUAN-GANGGUAN TANAM-TANAMAN. Pasal 10. Propinsi mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin pembanterasan dan pencegahan penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan tanam- tanaman dalam lingkungan daerahnya. Pasal 11.
Pasal 12. Bilamana berjangkit penyakit atau gangguan-gangguan tanam-tanaman dengan hebat, sehingga sangat dikuatirkan akan membahayakan keadaan makanan rakyat, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, selekas-lekasnya mengadakan perundingan dengan Menteri Pertanian untuk membicarakan bersama-sama tentang tindakan-tindakan yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit atau gangguan tersebut. BAB V. TENTANG HAL PROPAGANDA-PROPAGANDA DAN DEMONSTRASI-DEMONSTRASI PERTANIAN. Pasal 13. Propinsi merencanakan usaha-usaha untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dinamis, antara lain dengan jalan:
Pasal 14.
Pasal 15. Propinsi berusaha agar pegawai-pegawai ahli Propinsi pada waktu- waktu yang tertentu menurut rencana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi di dalam lingkungan daerah Propinsi tentang keadaan pertanian dan memperbuat laporan tentang hasil inspeksi tersebut. Pasal 16. Dalam melaksanakan usaha-usaha yang tersebut dalam pasal 13 dan 14 ayat I dan 2 Propinsi sedapat mungkin mengadakan perhubungan yang rapat dengan instansi-instansi lain dan organisasi-organisasi tani.
BAB VI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah otonoom bawahan yang bersangkutan, dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menyerahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan pertanian yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi. Pasal 22. Bilamana urusan-urusan yang tersebut dalam pasal 20 ayat I diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan, maka ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15, pasal 16 dan pasal 23 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan. BAB X TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN JAWATAN PERTANIAN PROPINSI. Pasal 23. Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Pertanian Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian. BAB XI. TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN, TANAH-TANAH, ALAT- ALAT, HUTANG PIUTANG DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN. Pasal 24.
BAB XII. TENTANG HAL PEGAWAI. Pasal 25.
a.diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai-pegawai Propinsi; b.diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Propinsi.
BAB XIII. TENTANG HAL KEUANGAN. Pasal 26. Untuk penyelenggaraan urusan pertanian dalam Propinsi Sumatera- Tengah untuk tahun 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera-Tengah uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pertanian. BAB XIV PENUTUP. Pasal 27. Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pertanian kepada Propinsi Sumatera-Tengah". Pasal 28. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juni 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (SOEKARNO) MENTERI DALAM NEGERI, (Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO) Diundangkan Pada tanggal 23 Juli 1951 MENTERI KEHAKIMAN a.i., M.A. PELLAUPESSY PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1951 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN PERTANIAN KEPADA PROPINSI SUMATERA-TENGAH. PENJELASAN UMUM.
(1), 13, 14, 15, 16, 17, 23 dan 24);
(3);
Keadaan pada dewasa ini, berhubung dengan kesukaran-kesukaran mengenai soal pegawai, penempatan tenaga-tenaga ahli, tenaga tekniek dan sebagainya pernyerahan dalam urusan pertanian harus dijalankan dengan saksama, sehingga pelaksanaannya tidak akan terlihat dalam kesukaran-kesukaran.
Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, betul-betul menjalankannya maka dalam hal penyerahan lanjutan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian dan setelah mendengar pertimbangan- pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penyerahan lebih lanjut itu dapat dijalankan jikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Walaupun urusan pertanian rakyat di dalam Propinsi telah diserahkan sebanyak-banyaknya kepada Propinsi, namun masih ada hal-hal yang untuk sementara diurus langsung oleh Pemerintah Pusat, yaitu misalnya hal-hal yang masuk dalam Rencana Kesejahteraan Istimewa. Ini disebabkan oleh karena hal-hal tadi tidak melulu mengenai kedaerahan saja, akan tetapi mengenai umum Pusat, bahkan kadang-kadang bersifat internatsionaal, sehingga Pemerintah lebih mempunyai overzicht dari pada Propinsi. Lagi pula biaya yang bersangkutan dengan hal-hal itu sering begitu besar, sehingga sukar sekali untuk dipikul oleh Propinsi. Akan tetapi jika penyelenggaraan Rencana Kesejahteraan Istimewa tadi telah selesai, maka pemeliharaannya eksploitasi selanjutnya akan diserahkan kepada Propinsi, umpama kebun-kebun benih baru, perusahaan-perusahaan ditanah kering, Balai Pendidikan Masyarakat Desa, pengairan kecil-kecil di desa-desa dan sebagainya. Semua ini tidak berarti, bahwa di dalam melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa (R.K.I) Propinsi tidak turut campur, itu tidak. Bahkan sebaliknya Propinsi diwajibkan membantu tenaga dan pimpinan untuk melancarkan pekerjaan.
BAB XIV
s/d 3 Cukup jelas. Pasal 4. Persetujuan yang harus didapat lebih dahulu dari Menteri Pertanian ini tidak berarti, bahkan Pemerintah Pusat mengurangi hak Dewan Pemerintah Daerah Propinsi tentang hal- hal yang tersebut di dalam pasal ini. Alasan yang sebenarnya ialah, oleh karena Propinsi pada ini waktu belum mempunyai alat-alat laboratorium-laboratorium, tenaga-tenaga yang cukup untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan dan percobaan- percobaan yang bersifat wetenschappelijk. Sebaliknya Pemerintah Pusat mempunyai alat-alat, laboratorium- laboratorium dan tenaga-tenaga ahli yang cukup untuk mengadakan penyelidikan, dan pemecahan soal tekhnis dalam lapangan pertanian, yaitu penyelidikan pertanian di Bogor. Penyelidikan-penyelidikan dan percobaan-percobaan itu dapat diterangkan seperti berikut :
Perlu diterangkan disini, bahwa hal-hal yang disebutkan dalam a. b. c. d. ini mengenai penyelidikan- penyelidikan dan percobaan-percobaan yang bersifat wetenschappclijk, jadi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah Propinsi tidak bebas untuk mempergunakan jenis- jenis tanaman, bibit-bibit, biji-biji yang terpilih, pupuk-pupuk, dan mengadakan vruchtwisseling, cultuurmethode dan sebagainya. Dikebun-kebun Propinsi, bahkan sebaliknya Pemerintah Daerah Propinsi, dianjurkan mempergunakan (toepassen) semua itu seluas- luasnya sebagai hasil dari penyelidikan, percobaan dan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi sekali lagi hanya penyelidikan dan percobaan yang bersifat wetenschappelijk yang harus dapat persetujuan dari Menteri Pertanian.
s/d 16. Cukup jelas. Pasal 17. Yang dimaksudkan dengan sekolah perusahaan pertanian (bedrijfsschool) ialah sekolah pertanian untuk mendidik calon-calon tani menjadi orang-orang tani yang dapat mengatur perusahaannya sendiri dan mendapat penghidupan layak dari perusahaannya tadi. Dengan sendirinya bedrijfsschool ini didirikan ditempat-tempat, di mana milik orang tani agak luas dan letaknya terhadap pusat perdagangan hasilnya bumi tidak jauh atau hubungan tidak sukar. Yang dimaksudkan dengan sekolah-sekolah rendah pertanian ialah sekolah-sekolah pertanian untuk mendidikan calon-calon pegawai tekhnik pertanian rendah (yaitu mantri-mantri pertanian) dan guru-guru dari kursus-kursus tani. Kursus tani ialah kursus, di mana mata pelajarannya disesuaikan dengan keadaan pertanian setempat-setempat. Lamanya kursus, letak dan mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tani. Semua yang diterangkan di atas tadi akan diatur di dalam pedoman yang melulu dibuat untuk keperluan ini. Pasal 18. Cukup jelas.
s/d 22. Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum ayat-ayat 4, 5 dan 6. Pasal 23. Dalam membentuk dan menyusun, Jawatan Pertanian Propinsi maka Propinsi pada azasnya dapat menyelenggarakan sendiri urusan ini. Walaupun demikian perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang hal penyusunan Jawatan i.c. pengangkatan pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari Pemerintah Pusat. Untuk mencegah soal ini, seperti dimaklumi, telah dicari jalan bagaimana dapatnya mengadakan cara-cara pengangkatan pegawai-pegawai yang rasionil dan efficient. Supaya Propinsi untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan Jawatannya terhadap aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, maka penyusunan itu diikat oleh petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dan sebagainya.
s/ 25. Cukup jelas. Pasal 26. Anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan. Maka dari itu belanja mengenai hal urusan pertanian bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaya Propinsi dapat membelanjai urusan pertanian yang diserahkan itu, maka jumlah uang untuk tahun dinas ini, selekas-lekasnya akan ditentukan oleh Menteri Pertanian. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/63; TLN NO. 133
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)