Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1951
- Nomor
- 45
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
MEMUTUSKAN : Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA-TENGAH. BAB I. TENTANG HAL USAHA MEMAJUKAN PETERNAKAN. Pasal 1.
Pasal 2.
BAB II. TENTANG HAL URUSAN KESEHATAN HEWAN TERNAK DAN HAL-HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN ITU. Pasal 3. Propinsi diserahi menyelenggarakan urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu dalam daerahnya. Pasal 4. Propinsi menjalankan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban dari daerah-daerah otonoom bawahan, yang berada dalam lingkungan daerahnya, dalam hal urusan penjagaan kesehatan ternak dan lain- lain hal yang bersangkutan dengan itu, yang diserahkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan. Pasal 5. Untuk kepentingan daerah-daerah otonoom bawahan yang berada dalam lingkungan daerahnya, yang tidak atau belum mempunyai pegawai- pegawai ahli, Propinsi mengatur cara pegawai-pegawai ahli Propinsi memberikan bantuan kepada daerah-daerah otonoom bawahan yang bersangkutan dalam melaksanakan urusan kesehatan ternak dalam daerah masing-masing serta mengatur pembayaran yang diberikan kepada masing-masing tenaga ahli yang melakukan pekerjaan yang diserahkan itu. Pasal 6. Propinsi mengadakan peraturan-peraturan tentang pemeriksaan hewan- hewan pengangkutan, tentang usaha-usaha memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiayaan hewan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat. BAB III. TENTANG HAL PENCEGAHAN DAN PEMBANTERASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN PENYAKIT HEWAN LAIN. Pasal 7. Usaha mencegah penyakit-penyakit hewan menular, penjagaan menjalarnya penyakit-penyakit itu sewaktu mengadakan pengangkutan hewan melalui laut ke dalam Negeri, atau bahan-bahan yang berasal dari hewan, demikian pula segala macam rumput dan rumput kering untuk makanan hewan, usaha mencegah penyakit ternak jenis unggas yang menular dan penyakit anjing gila pada anjing, kucing dan kera, adalah semata-mata kewajiban Pemerintah Pusat. Pasal 8.
Pasal 9. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memesan obat-obatan, alat-alat diagnotika, sera dan paksen untuk keperluan kesehatan hewan dari persediaan Negara dengan perantaraan Menteri Pertanian. Pasal 10. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berusaha supaya daerah-daerah otonoom bawahan yang berada dalam lingkungan daerahnya turut menyelenggarakan usaha-usaha dalam urusan pencegahan dan pembanterasan penyakit hewan. Pasal 11.
BAB IV. TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN LAIN DARI KEHEWANAN KEPADA PROPINSI. Pasal 12. Mengingat keadaan dan setelah berunding-dengan Menteri Dalam Negeri, maka urusan-urusan lain dalam lapangan kehewanan, dengan Peraturan Menteri Pertanian berangsur-angsur diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Propinsi. BAB V. TENTANG HAL PENYERAHAN URUSAN-URUSAN KEHEWANAN KEPADA DAERAH-DAERAH OTONOOM BAWAHAN. Pasal 13.
Pasal 14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat daerah otonoom bawahan yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri, dapat menyerahkan kepada pemerintahan- pemerintahan daerah otonoom bawahan tersebut sebagian dari hal-hal mengenai urusan kehewanan yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi. BAB VI. TENTANG HAL BENTUK DAN SUSUNAN JAWATAN KEHEWANAN PROPINSI. Pasal 15. Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Kehewanan Propinsi, Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Pertanian. BAB VII. TENTANG HAL PENDIDIKAN PEGAWAI-PEGAWAI AHLI. Pasal 16. Propinsi, yang dalam Jawatan Kehewanannya mempunyai Dokter Hewan, dengan persetujuan Menteri Pertanian boleh mengadakan pendidikan pegawai-pegawai ahli, yakni Mantri-mantri Hewan dan Juru-juru Pemeriksa hewan, daging dan susu (kirmester). BAB VIII. TENTANG HAL RAPAT-RAPAT DENGAN MENTERI PERTANIAN. Pasal 17.
BAB IX. TENTANG HAL BANTUAN DALAM PENYELIDIKAN. Pasal 18.
BAB X. TENTANG HAL BANGUN-BANGUNAN. TANAH-TANAH. ALAT-ALAT DAN HUTANG PIUTANG. Pasal 19.
BAB XI. TENTANG HAL PEGAWAI. Pasal 20.
BAB XII. TENTANG HAL KEUANGAN. Pasal 21. Untuk penyelenggaraan urusan kehewanan dalam Propinsi Sumatera- Tengah untuk tahun dinas 1951 diserahkan kepada Propinsi Sumatera- Tengah uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam Ketetapan Menteri Pertanian. BAB XIII. PENUTUP. Pasal 22. Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Sumatera-Tengah". Pasal 23. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Juli 1951. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Juni 1951 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO MENTERI DALAM NEGERI, Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO MENTERI PERTANIAN, Ir. SOEWARTO Diundangkan Pada tanggal 23 Juli 1951 MENTERI KEHAKIMAN, M.A. PELLAUPESSY PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1951 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN KEHEWANAN KEPADA PROPINSI SUMATERA-TENGAH. PENJELASAN UMUM.
16);
Untuk menjaga agar Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang dikuasakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut betul-betul menjalankannya, maka dalam penyerahan lanjutan itu, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri pertanian dan setelah mendengar pertimbangan- pertimbangan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah bawahan yang bersangkutan, sedang peraturan-peraturan Daerah Propinsi yang mengatur penyerahan lebih lanjut itu baru dapat dijalankan jikalau sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Menurut peraturan dahulu yang ditetapkan dalam "Reglement op de Veeartsenijkundige Overheidsbemoeienis en de Veeartsenijkundige pilitie in Nederlandsch-Indie" dimuat dalam Staatsblad tahun 1912 No. 432, reglement mana sejak beberapa kali telah diubah dan ditambah, a.l. menurut Staatsblad tahun 1936 Nos. 205, 715 dan Staatsblad tahun 1938 No. 371, usaha memajukan peternakan meliputi usaha yang bersifat umum dan usaha yang bersifat kedaerahan. Usaha memajukan peternakan yang bersifat umum itu adalah tugas kewajiban Pemerintah Pusat. Menurut pasal 1 Propinsi diserahi urusan memajukan peternakan yang bersifat kedaerahan dalam lingkungan daerahnya, asal saja tidak mengenai urusan- urusan Pemerintah Pusat yaitu urusan-urusan yang dimaksudkan dalam sub a, b dan c dalam ayat (2) pasal 1. Menurut ketentuan dalam pasal ini maka Propinsi berhak untuk mengadakan aturan-aturan Propinsi tentang hal-hal pemeliharaan ternak, pengembirian hewan-hewan ternak dan tentang hal mengadakan pemeriksaan dan larangan-larangan pemotongan (penyembelihan) hewan ternak jantan dengan maksud untuk memperbaiki keadaan ternak dalam daerah Propinsi serta mengadakan peraturan Propinsi untuk mengadakan cacah jiwa banyaknya hewan-hewan ternak seperti : sapi, lembu, kerbau, kuda, kambing (geiten en schapen) dan sebagainya. Untuk memajukan hewan ternak dalam daerahnya Propinsi dapat berusaha mendirikan pasar-pasar hewan untuk umum dan memungut biaya penjualan hewan (retributie pasar hewan) dalam pasar tersebut. Pasal 2. Menurut ketentuan ini daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungan daerah Propinsi diharuskan turut membantu usaha- usaha Propinsi dalam urusan memajukan peternakan dalam daerahnya. Pasal 3. Urusan-urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu meliputi urusan-urusan yang bersifat umum dan urusan-urusan yang bersifat kedaerahan. Urusan tentang kesehatan peternakan yang bersifat umum adalah kewajiban Pemerintah Pusat. Dalam pasal-pasal 3 dan 4 dari Bab II ini, yang dimaksud dengan "urusan kesehatan hewan ternak dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu" tidak lain ialah urusan kesehatan peternakan yang bersifat kedaerahan, atau dengan perkataan Belanda lazim disebut "de plaatselijke zorg voor de veterinaire hygiene". Urusan ini seluruhnya diserahkan kepada Propinsi. Urusan tersebut mengenai hal pengaturan pemotongan hewan (slachterijen, pemotongan hewan untuk umum), hal-hal lain yang bersangkutan dengan pemotongan hewan itu, seperti menyimpan daging, pemeriksaan hewan-hewan yang akan dipotong (levende keuring slachtvee), pemeriksaan daging (keuring van vleesch), penetapan tentang biaya-biaya pemeriksaan dan biaya-biaya pemotongan (retributies untuk pemeriksaan dan pemotongan). Propinsi berhak pula mengadakan aturan-aturan Propinsi tentang hal peridzinan mendirikan dan mengusahakan perusahaan-perusahaan kandang atau pemeliharaan babi-babi, perusahaan-perusahaan susu, aturan-aturan tentang pemeriksaan susu, pengangkutan dan penjualan susu dan hasil-hasil dari bahan susu, aturan-aturan tentang cara-caranya mengusahakan kandang-kandang sapi pemerasan, mengadakan peraturan- peraturan Propinsi tentang perusahaan-perusahaan dogkar, cikar dan pemeliharaannya kuda-kuda dan hewan-hewan tarikan yang dipergunakan dalam perusahaan tersebut.
dan pasal 5. Cukup Jelas. Pasal 6. Jika Propinsi mengadakan aturan-aturan untuk melindungi hewan, maka disamping ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang lalu lintas tentang hal hewan tarikan untuk dogkar, cikar dan sebagainya yang berkenaan dengan ukuran-ukuran dan muatan-muatan dari kendaraan-kendaraan tersebut tadi, satu sama lain tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bertingkat lebih tinggi. Pasal 7. Umumnya Pemerintah Pusat mempunyai tugas kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan umum dari pada ternak (zorg algemene gezondheidstoestand veestapel) dan ternak jenis unggas. Urusan ini mengenai usaha-usaha mencegah dan usaha-usaha membrantas penyakit- penyakit hewan menular dan penyakit ternak jenis unggas yang menular serta usaha-usaha mencegah dan membrantas penyakit anjing gila pada anjing, kucing dan kera. Pencegahan mengenai umpama mengadakan aturan tentang pemasukan ternak dari luar negeri atau tentang pengangkutan ternak atau barang-barang berasal dari hewan dan segala macam rumput dan rumput kering untuk makanan hewan melalui darat, udara atau laut di seluruh daerah Negara Indonesia. Dalam peraturan-peraturan tersebut di atas bisa juga D.P.D. Propinsi diberi kekuasaan untuk menunjuk tempat-tempat memasukkan atau mendaratkan hewan ternak yang berasal dari luar daerah Propinsi, atau tempat-tempat dimana hewan ternak boleh dikeluarkan dari daerahnya. Penyelenggaraan Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat mengenai hal-hal tersebut di atas ini sebanyak-banyaknya akan diserahkan in medebewind kepada Propinsi dan daerah-daerah otonoom bawahan dalam lingkungannya. Pasal 8. Ketentuan dalam pasal 8 ini memberi kekuasaan kepada Propinsi untuk mengadakan peraturan Daerah Propinsi mengenai hal pembanterasan penyakit hewan menular dan penyakit anjing gila dalam lingkungan daerahnya, jika oleh Pemerintah Pusat peraturan-peraturan serupa itu belum diadakan. Menurut ketentuan dalam ayat (2) pasal tersebut, peraturan- peraturan Daerah Propinsi baru boleh dijalankan, jika sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian, ini untuk menjaga jangan sampai aturan-aturan Propinsi tentang hal itu berlainan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Propinsi lain. Propinsi harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang hal itu.
dan 10. Cukup jelas. Pasal 11.
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Menteri Pertanian mengerjakan sementara seorang pegawai dari sesuatu Propinsi ke Propinsi yang terserang penyakit hewan menular dengan hebat dan yang tidak mempunyai cukup tenaga untuk berusaha membanteras penyakit tersebut dengan sebaik- baiknya. Biaya untuk tindakan-tindakan tersebut sementara ditanggung oleh Menteri Pertanian, dengan tidak mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari daerah Propinsi yang menggunakan bantuan itu. Pasal 12. Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum, ayat (4).
dan 14. Dipersilahkan melihat Penjelasan Umum, ayat 5 dan 6. Pasal 15. Dalam membentuk dan menyusun Jawatan Kehewanan Propinsi, maka Propinsi sendiri pada azasnya dapat menyelenggarakan urusan ini. Walaupun demikian, perlu dikemukakan disini, bahwa pada masa sekarang, hal penyusunan jawatan i.c. pengangkatan pegawai- pegawai baru masih merupakan salah satu-satunya soal yang meminta penuh perhatian yang khusus dari pemerintah Pusat. Untuk memecah soal ini, seperti dimaklumi, telah dicari jalan bagaimana dapat mengadakan cara-cara pengangkatan pegawai yang rasionil dan efficient. Supaya Propinsi untuk kepentingan umum dapat melaraskan penyusunan Jawatannya terhadap aturan-aturan dari pemerintah Pusat, maka penyusunan itu diikat oleh petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, umpamanya tentang hal formasi dsb.
s/d 20. Cukup jelas. Pasal 21. Aggaran belanja Pemerintah Pusat untuk tahun dinas 1951 pada waktu sekarang belum ditetapkan. Maka dari itu belanja mengenai hal urusan kehewanan bagi Propinsi pun belum dapat ditentukan. Akan tetapi supaya Propinsi dapat membelanjai urusan kehewanan yang diserahkan itu, maka jumlah uang untuk tahun dinas ini ditentukan oleh Menteri Pertanian. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/64; TLN NO. 134
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)