Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2018
- Nomor
- 46
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
c PRES I DEN bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa pura II untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi penerbangan Indonesia;
Mengingat
MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.
Negara Republik Indonesia penyertaan modal pada: melakukan pengurangan
Pasal. . . Menetapkan PRES I DEN
Pengurangan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada:
Penambahan penyertaan modal negara kepada perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp1.067.885.016.810,46 (satu triliun enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh enam sen), berdasarkan nilai wajar aset dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar PRES I DEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 201,8 NOMOR 171 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Dep ukum dan Perundang-undangan, rtd anna Djaman PRES I DEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2Ol2 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, didirikan Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Dengan didirikannya Perusahaan Umum (Perum) Lembaga penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia tersebut, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional yang sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa pura I, perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dialihkan penyelenggaraannya kepada perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi penerbangan Indonesia. Lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2ol2 tentang Perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menyatakan bahwa kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi dialihkan kepada Perusahaan Umum (perum) Lembaga penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Sesuai. . . PRES I DEN sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2OO5 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, mekanisme pengalihan kekayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi tersebut dilakukan melalui pengurangan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) pT Angkasa Pura II untuk dijadikan penambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T2 Talrun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa setiap pengurangan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang didahului dengan keputusan Rapat Umum pemegang saham. Berdaiarkan hal tersebut, telah dilakukan Rapat Umum pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I pada tanggal 2 Oktober 2Ol7 dan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II pada tanggal 26 september 2017, yang masing-masing menyetujui pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa pr.. I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Pengurangan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (persero) p,I Angkasa Pura II menggunakan nilai buku, sedangkan dalam penambahan penyertaan modal negara pada perusahaan Umum (perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menggunakan nilai wajar. Penggunaan. PRES I DEN Penggunaan nilai buku untuk pengurangan penyertaan modal negara dilakukan mengingat pada tahun 2Ol3 aset yang dialihkan dimaksud telah diserahterimakan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, sesuai berita acara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I nomor BA.445|KU.2||2O13/PD-B dan 853/D.Ullxl2Ol3 tanggal 18 September 2013, serta berita acara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II nomor 8AC.06.04 I OO I 09 I 2Ol3 I 869 dan 924 lD.U lxl 2013 tanggal 18 September 2013. Penggunaan nilai wajar untuk penambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dilakukan untuk menunjukkan nilai wajar investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sesuai dengan kondisi aset antara lain berupa tanah, gedung, bangunan, alat perhubungan udara, peralatan, kendaraar,, instalasi dan alat komunikasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6253 PRES I DEN LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA NO LOI{ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiahf 1 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Tanah 876.000,00 Gedung t49.416.568,00 Alat Perhubungan Udara 36.500.028.695,00 Sub Jumlah 36.650.321.263,00 2 Bandar Juanda Udara Gedung 313.800.794,OO Alat Perhubungan Udara 59.477 .643.372,50 Kendaraan PRES I DEN NO. LOI{ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiah) Kendaraan 2,OO Instalasi 193.607.235,50 Sub Jumlah 59.985.051.4O4,OO 3 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Tanah 352.280.020,00 Bangunan Lapangan t.t43.207.103,50 Gedung 2.080. 153.970,50 Alat Perhubungan Udara 22,5O Peralatan t.985.21 1. 188,00 Kendaraan 67t.959.911,00 Sub Jumlah 6.232.aL2.115,5O 4 Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Tanah 4.485.723.767,OO Bangunan Lapangan 682.3t4.620,50 Gedung 344.894.675,50 Alat Perhubungan Udara t7 .rst.723.849,50 Peralatan 200.836.479,OO Sub Jumlah 22.a65.493.391,5O 5 Bandar Udara Frans Kaisepo Bangunan Lapangan 1.135.637,00 Gedung 388.002.974,50 Alat Perhubungan Udara 6.806. 1 18.520,00 Peralatan 20 .306.442,OO Sub Jumlah 7.215.563.473,50 6 Bandar Udara Sam Ratulangi Gedung 2.887 .484.644,50 Alat Komunikasi 5.592.616.390,50 Sub Jumlah 8.48O. 1O 1.O35,OO 7 Bandar Adisutjipto Udara Tanah 55.718.800,00 Gedung 95.679.493,00 Alat... PRES I DEN NO. LOI(ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiah) Alat Perhubungan Udara 10.649.836.623,OO Peralatan 250.784.660,50 Instalasi 3.863.418.549,00 Sub Jumlah L4.915.438.125,5O 8 Bandar Udara Adi Sumarmo Tanah 1 54 . 1 20 .67 6,00 Bangunan Lapangan 14L.O32.949,50 Gedung 8,00 Alat Perhubungan Udara 1.800.717. 160,50 Sub Jumlah 2.O95.87O.693,00 9 Bandar Udara Syamsudin Noor Tanah 294.502.300,00 Gedung 83.686.608,50 Alat Perhubungan Udara 24 .139 .I23.7 43,50 Peralatan 278.572.694,OO Sub Jumlah 24.795.A85.346,00 10 Bandar Ahmad Yani Udara Tanah 560.112.000,00 Gedung 38.7 t4.942,50 Alat Perhubungan Udara t.t75.706. 1 13,50 Peralatan 75.156.954,00 Instalasi 14.390.436,50 Sub Jumlah 1.864.08O.246,5O 11 Bandar Pattimura Udara Tanah 763.529.300,00 Bangunan Lapangan 378.033.370,00 Gedung 850. 1 16. 191,00 Alat Perhubungan Udara 8.361 .026.979,OO Peralatan 280.587.319,00 Kendaraan PRES IDEN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO dan Perundang-undangan, NO. LOI{ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiahf Kendaraan 2t.437.500,50 Instalasi 26.87 5.429 ,50 Sub Jumlah 1O.681.605.988,OO I2 Bandar Udara El Tari Gedung 21o.921.t22,50 Alat Perhubungan Udara 918.773.734,50 Peralatan 43.886.243,50 Kendaraan 309.301. 125,00 Instalasi 140.93 t.296,OO Sub Jumlah 1.623.813.521,50 13 Bandar Lombok Udara Gedung 13.764.839.778,OO Alat Perhubungan Udara 19 .452.695.629 ,OO Peralatan t.509.927.731,50 Sub Jumlah 34.727.462.538,50 JUMLAH 232.133.499. 141,50 e ul * * Depu ti vanna Djaman PRES I DEN LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA NO. LOI(ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiah) 1 Kantor Pusat Peralatan Perhubungan 8.816.926,9O Sub Jumlah 4.416.926,9O 2 Bandar Soekarno-Hatta Udara Tanah 542.582.643,00 Bangunan Gedung 6.837 .905.713,59 Peralatan Perhubungan lo9 .062.681 .422,O7 Sub Jumlah L16.443.169.778,66 3 Bandar PRES I DEN NO LOI{ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiah) 3 Bandar Udara Halim Perdanakusuma Bangunan Gedung 323.726.384,31 Peralatan Perhubungan 8.O24 .356.O2t ,33 Sub Jumlah 8.348.082.4O5,64 4 Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Tanah 151.530.625,O0 Bangunan Gedung t.645.740.904,O7 Peralatan Perhubungan 4I.339.6t9.t48,t6 Sub Jumlah 43. 136.890.677,23 5 Bandar Udara Supadio Bangunan Gedung 24t.299.5t4,97 Peralatan Perhubungan 23.558.O6t.856,42 Sub Jumlah 23.799.36L.371,39 6 Bandar Udara Polonia Tanah 406.464.000,00 Bangunan Gedung 1.083.269 .578,40 Peralatan Perhubungan 43.44t.796.953,29 Sub Jumlah 44.931.53O.531,69 7 Bandar Internasional Minangkabau Udara Peralatan Perhubungan 46.066.845.396,56 Sub Jumlah 46.0,66.445.396,56 8 Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Tanah 74.244.100,OO Bangunan Gedung 108.123.027,85 Peralatan Perhubungan 6.79t.O43.292,31 Sub Jumlah 6.973.4LO.42O,16 9 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tanah 5.369.640,30 Bangunan Gedung 2.800.542.323,93 Peralatan Perhubungan 7 .808.439.O78,67 Sub Jumlah 1O.614.351.O42,9O 10 Bandar PRES I DEN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI dan Perundang-undangan, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd NO LOI(ASI JENIS ASET NILAI BUKU (Rupiah) 10 Bandar Udara Husein Sastranegara Tanah 208.782.100,00 Bangunan Gedung 213.284.703,23 Peralatan Perhubungan 4 .520.652.061 ,24 Sub Jumlah 4.942.7L8.864,47 11 Bandar 'Udara Haji Fisabilillah Raja Tanah 1.096.500.000,00 Bangunan Gedung 1.895.883,49 Peralatan Perhubungan 4.396.526.237 ,95 Sub Jumlah 5.494.922.LzL,44 t2 Bandar Udara Sultan Thaha Bangunan Gedung 97.627.537,80 Peralatan Perhubungan 2.369 .603.368,67 Sub Jumlah 2.467.23O.90,6,47 13 Bandar Udara Depati Amir Bangunan Gedung 39.953.712,50 Peralatan Perhubungan 3.920.942.r79,21 Sub Jumlah 3.960.895.891,71 JUMLAH 317.L48.226.335,23 vanna Djaman De PRES I DEN LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA YANG BERASAL DARI PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II NO LOI{ASI JENIS ASET NILAI WAJAR (Rupiah) 1 Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Tanah 335.O24.000,00 Gedung 313.445.000,00 Alat Perhubungan Udara 46.733.143.508,57 Sub Jumlah 47 .3AL.612.5O8,57 2 Bandar Udara Juanda Gedung t.324.220.000,00 Alat Perhubungan Udara 52.655.826.000,00 Kendaraan. PRES I DEN NO LOI{ASI JENIS ASET NILAI UIAJAR (Rupiahf Kendaraan 87.222.O00,00 Instalasi 183.548.000,00 Sub Jumlah 54.250.816.OOO,OO 3 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Tanah 6.576.O 16.000,00 Bangunan Lapangan 795.355.000,00 Gedung 2.736.414.000,00 Alat Perhubungan Udara 165.000,00 Peralatan L.836.293.600,00 Kendaraan 731.261.000,00 Sub Jumlah 12.675.5O4.600,00 4 Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Tanah t36.263.340.000,00 Bangunan Lapangan t.477 .998.000,OO Gedung 1.034.015.000,00 Alat Perhubungan Udara 19.297 .485.000,00 Peralatan 120.653.000,00 Sub Jumlah 158.193.491.OOO,OO 5 Bandar Udara Frans Kaisepo Bangunan Lapangan 42.4t4.O00,00 Gedung 4.330.531.000,00 Alat Perhubungan Udara 7 .487 .488.000,00 Peralatan 10.950.000,00 Sub Jumlah 11.871.383.OOO,OO 6 Bandar Udara Ratulangi Sam Gedung 4.686.725.000,00 Alat Komunikasi 10. 160.287.000,00 Sub Jumlah 14.847.O12.OOO,OO 7 Bandar Adisutjipto Udara Tanah 2t.t29.641.000,00 Gedung 1.74t.719.000,00 Alat PRES I DEN NO. LOI{ASI JENIS ASET NILAI WAJAR (Rupiahl Alat Perhubungan Udara tr.929.528.000,00 Peralatan 348.287.000,00 Instalasi 3.877.655.000,00 Sub Jumlah 39.026.A29.OOO,OO 8 Bandar Sumarmo Udara Adi Tanah t2.292.440.000,00 Bangunan Lapangan 457.412.000,00 Gedung 373.404.000,00 Alat Perhubungan Udara 5.807 .870.000,00 Sub Jumlah 18.931.126.000,00 9 Bandar Syamsudin Noor Udara Tanah 54.359.7 33.000,00 Gedung t.670.521.000,00 Alat Perhubungan Udara t3.oo7 .2t7 .683,57 Peralatan 518.39 r.869,64 Sub Jumlah 69.555.863.553,21 10 Bandar Udara Ahmad Yani Tanah 19.603.920.000,00 Gedung 1.055.959.000,00 Alat Perhubungan Udara 2.673.484.000,OO Peralatan 64.438.200,00 Instalasi 20.443.O00,OO Sub Jumlah 23.4ta.244.2OO,OO 11 Bandar Udara Pattimura Tanah 9.O34.937.000,00 Bangunan Lapangan 2.445.522.000,00 Gedung 1.383. 150.000,00 Alat Perhubungan Udara 9.569.733.000,00 Peralatan 720.460.O00,00 Kendaraan PRES I DEN NO. LOI{ASI JENIS ASET NILAI WAJAR (Rupiahf Kendaraan 17.o75.OO0,00 Instalasi 296.521.000,00 Sub Jumlah 23.467.398.OOO,OO t2 Bandar Udara El Tari Gedung 974.996.000,00 Alat Perhubungan Udara t.465.742.000,00 Peralatan 63.364.000,00 Kendaraan 190.680.000,00 Instalasi 1o2.969.O00,00 Sub Jumlah 2.797.751.OOO,OO 13 Bandar Udara Lombok Gedung 7.318.309.000,00 Alat Perhubungan Udara 15.702.247.000,00 Peralatan | .o44.617.000,00 Sub Jumlah 24.0,65.173.OOO,OO t4 Kantor Pusat Peralatan Perhubungan 1. 154.351 .000,00 Sub Jumlah 1.154.351.OOO,OO 15 Bandar Udara Soekarno- Hatta Tanah 64.9t9.989.000,00 Bangunan Gedung 54.445.699.000,00 Peralatan Perhubungan tt4.793.155.856,00 Sub Jumlah 234.158.843.856,00 16 Bandar Udara Halim Perdanakusuma Bangunan Gedung 3.627.987.000,00 Peralatan Perhubungan 5.831.981.000,00 Sub Jumlah 9.459.968.OOO,OO t7 Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Tanah 2t.788.603.000,00 Bangunan Gedung 2.t64.856.000,00 Peralatan Perhubungan 50.533.388.000,00 Sub Jumlah 74.4A6.a47.OOO,OO 18 Bandar Udara Supadio Bangunan Gedung t.957 .284.000,00 Peralatan PRES I DEN NO LOKASI JENIS ASET NILAI WAJAR (Rupiahl Peralatan Perhubungan 2t.467.59t.672,68 Sub Jumlah 23.424.A75.672,68 t9 Bandar Udara Polonia Tanah 16.o83.476.000,00 Bangunan Gedung 4.997 .727.000,00 Peralatan Perhubungan 29.907 .240.t70,OO Sub Jumlah 50.988.443.17O,OO 20 Bandar Internasional Minangkabau Udara Peralatan Perhubungan 76.220.214.000,00 Sub Jumlah 76.22O.214.OOO,OO 2t Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Tanah 27 .311. 105.000,00 Bangunan Gedung 1.1 19.167.000,00 Peralatan Perhubungan 4.988.692.000,00 Sub Jumlah 33.418.964.OOO,OO 22 Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Tanah tt2.o 1 1.000,00 Bangunan Gedung 1.854.316.000,OO Peralatan Perhubungan 4.937.934.000,00 Sub Jumlah 6.9O4.261.OOO,OO 23 Bandar Udara Husein Sastranegara Tanah 2 1.938.816.250,OO Bangunan Gedung 2.490.O95.000,00 Peralatan Perhubungan 4.902.O40.000,oo Sub Jumlah 29.33O.951.25O,OO 24 Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah Tanah 18.65 t.422.OOO,OO Bangunan Gedung 1.757 .566.000,00 Peralatan Perhubungan 4.937.652.000,00 Sub Jumlah 25.3,46.640.OOO,OO 25 Bandar Udara Sultan Thaha Bangunan Gedung 50.514.000,00 Peralatan Perhubungan 1. 139.341.000,00 Sub Jumlah I . I 89. 85 5. OOO,OO 26 Bandar Udara Depati Bangunan Gedung 329.O89.000,00 Amir PRES I DEN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI ukum dan Perundang-undangan, anna Djaman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd NO. LOI(ASI JENIS ASET NILAI WAJAR (Rupiahf Amir Peralatan Perhubungan 989.510.000,OO Sub Jumlah 1.318.599.OOO,OO JUMLAH 1.067.885.O 16.81O,46
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)