Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2026
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
PP ini mengubah beberapa ketantuan dalam PP No. 5 Tahun 1996.
PP ini mengubah beberapa ketantuan dalam PP No. 5 Tahun 1996.
menetapkan l'eraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51'ahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya; Mengingat. . . Mengingat 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1 996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/ DUDAIIYA. Pasall... EITITEITEtrN 1 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
lrlil.FII-FN
Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan dan/ atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, tindakan medis, dan perawatan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan bagr pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar iTtr*IlTrin Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Febntai 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tN ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari2026 MEI.ITERI SEKRETARIS NEGARA PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan Hukrrm, ttd Djaman REPUEUK IHDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DUTA BESAR LUAR BI.ASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA/DUDAI{YA I. UMUM Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar LBBP merupakan salah satu Pejabat Negara yang diangkat oleh Presiden yang mewakili negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Besar LBBP berhak untuk mendapatkan tunjangan jabatan, tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dan tunjangan lainnya selain gaji pokok. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya, telah mengatur mengenai tunjangan bagi Duta Besar LBBP namun belum mengatur mengenai besaran tunjangan jabatan dan belum terdapat kepastian rincian pemberian tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dengan adanya perkembangan hukum yang telah mengatur mengenai pemberian pengobatan, tindakan medis, dan perawatan kesehatan lainnya bagi Duta Besar LBBP yang mengalami kecelakaan dan/ atau menderita sakit karena dinas dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/ Dudanya ini perlu juga mengakomodir perkembangan dimaksud. Adapun materi perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
REFUBLIK INDONESIA
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka I
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat l2l Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) T\rnjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan ini berlaku bagi Duta Besar LBBP baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun non-Pegawai Negeri Sipil. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 2
Yang dimaksud dengan "kecelakaan karena dinas" adalah kecelakaan yang terjadi:
FRESTDEN REPUEUK INDONESIA
Yang dimaksud dengan osakit karena dinas" adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7158
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)