Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1957
- Nomor
- 53
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1957 TENTANG PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN. Pasal I Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Nopember 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. (SOEKARNO) MENTERI PERDAGANGAN, ttd. (SOENARDJO) Diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd. (G.A. MAENGKOM) PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN UMUM Dalam "Bedrijfsreglementeringaordonnantie 1934" (Stbl. 1938 No. 86) maka kekuasaan mengenai pemberian izin c.q. lisensi dan segala kekuasaan lain yang bersangkut-paut dengan pemberian-izin itu, diberikan kepada "Direktur van Economische Zaken." Kekuasaan tersebut dianggap dengan sendirinya dioper oleh "Menteri Perekonomian." Tafsiran itu adalah terlalu sempit dan telah menimbulkan kesulitan, karena dalam menetapkan oleh Menteri mana kekuasaan tersebut dioper harus diperhatikan pula jenis perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya dapat ditetapkan, bahwa kekuasaan itu dioper oleh Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan perusahaan yang bersangkutan, dilihat dari sudut jenis perusahaan itu. Berhubung dengan itu maka dianggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 untuk memungkinkan Menteri yang bersangkutan mengatur penyaluran perusahaan-perusahaan yang menurut jenisnya termasuk lapangan tugasnya. Untuk kepentingan koordinasi dalam mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan maka ditetapkan kewajiban untuk mendengar terlebih dahulu Dewan Pembatasan Perusahaan. Peraturan Pemerintah sebagai termaksud dapat diadakan berdasarkan pasal 18 "Bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934." PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 150 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1467
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)