MEMUTUSKAN : Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Tonasa. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1.
(1)Dengan nama Perusahaan Umum Semen Tonasa disingkat Perum Semen Tonasa, terhitung mulai tanggal 1 April 1971 didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat
(2)Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 1989).
(2)Proyek Semen Tonasa yang pembangunannya dibiayai atas beban Negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1960 jo. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi Perum Semen Tonasa.
(3)Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam proyek tersebut pada ayat (2) Pasal ini, sampai dengan tanggal 31 Maret 1971 dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari Perum Semen Tonasa, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Perindustrian.
(4)Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB II. KETENTUAN UMUM. Pasal 2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a."Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
b."Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang perindustrian;
c."Perusahaan" ialah usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;
d."Direksi" ialah Direksi Perusahaan.
BAB III. ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN. BAGIAN KESATU. Umum. Pasal 3.
(1)Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pasal 4. Tujuan dan lapangan usaha.
(1)Perusahaan adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan produksi dalam sektor industri semen, berupa:
a.memprodusir klinker, semen, barang-barang dan alat-alat yang mempergunakan bahan-semen, serta segala macam hasil pengolahan daripadanya;
b.memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan industri semen, serta jasa tehnis lainnya yang berhubungan dengan pembangunan proyek-proyek dalam sektor industri semen;
c.menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik di dalam maupun diluar-negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil- hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan-impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu dan peralatan produksi) guna pelaksanaan kegiatan produksinya.
(2)Perusahaan membuka kesempatan keda bagi warganegara Indonesia agar dapat memberikan dharma-bhaktinya dan kariernya dalam lapangan industri semen, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.
Pasal 5. Tempat kedudukan. Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Tonasa, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan, Sulawesi Selatan, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang di dalam- negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang perwakilan di luar-negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden. BAGIAN KEDUA. Modal perusahaan. Pasal 6.
(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam proyek tersebut pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri.
(2)Dengan Peraturan Pemerintah modal Perusahaan dapat dirobah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5)Semua alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
BAGIAN KETIGA. Pimpinan perusahaan. Pasal 7.
(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2)Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3)Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4)Dalam hal dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka-waktu tertentu, Menteri dengan persetujuan Presiden dapat menunjuk suatu badan-usaha lainnya untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Perusahaan.
Pasal 8.
(1)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warganegara Indonesia yang mempunyai keakhlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2)Anggota Direksi diangkat atas usul Menteri untuk selama- lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir, anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3)Dalam hal-hal di bawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir, yaitu.
a.atas permintaan sendiri;
b.karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
c.karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d.karena meninggal dunia.
(4)Pemberhentian anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan pembuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5)Sebelum usul pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6)Selama usul pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri.
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 9.
(1)Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden.
Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya anggota Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Presiden.
(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri dan/atau jabatan yang diperintahkan oleh Presiden kepadanya.
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan priadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.