Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2018
- Nomor
- 54
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a297); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Ta}:run 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5533); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESTA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA.
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OO2 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, ff PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . PRES IDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penemfatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL8 NOMOR 233 Salinan sesuai dengan aslinYa KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten ti Bidang Perekonomian, Hukum dan undangan, ti Lestari !-., 1 PRES IDEN LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA NO URAIAN LUAS NILAI A Tanah 166.810 m2 Rp 1 .058. 57 1 .205.000,00 B Bangunan 1 Hanggar Benghar 15 5.514 m2 Rp6.681.240.000,00 2 Bengkel Benghar 15 457 m2 Rp294.983.000,00 3 Kantin Benghar 15 lO4 m2 Rp32.046.000,00 4 RuangJaga Benghar 15 24 m2 Rp33.996.000,00 5 Pos Jaga Dislitbangau 32 rn2 Rp26.29O.OO0,0O 6 Markas Kantor Dislitbangau 1. 100 m2 Rp 1.289.520.000,00 7 Kantor Denma Dislitbangau 100 m2 Rp58.425.O00,OO 8 Kantin Dislitbangau 162 m2 Rp166.469.000,00 9 Showroom Dislitbangau 312 m2 Rp2O 1.408.000,00 10 Bengkel. . . PRES IDEN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Hukum dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd ;undangan, 10 Bengkel Urdal Dislitbangau 96 m2 Rp37.215.000,0O 11 Mushola Dislitbangau 48 m2 Rp58.113.000,00 L2 Garase Dislitbangau 192 m2 Rp247 .462.000,00 13 Lab. Aeronautika Dislitbangau 698 m2 RpT 13.225.000,00 l4 Lekins Jikum Impotek Dislitbangau 945 rn2 Rp 1. 134.069.000,00 15 Centrifugal Dislitbangau 18O rn2 Rp 193.536.00O,00 t6 Telemeteri Dislitbangau 76 m2 Rp12.099.000,00 t7 Laboratorium Kimia Dislitbangau 49O m2 Rp35.188.00O,00 18 Gudang Dislitbangau 300 m2 Rp130.642.000,O0 t9 Assembling Roket Dislitbangau 212 m2 Rp41.263.000,0O Jumlah Nilai Tanah dan Bangunan Rp 1 .069.958.394.000,00 Lestari
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)