Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1961
- Nomor
- 74
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mendengar. Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FAJAR. BHAKTI BAB - I PENDIRIAN
Tahun 1960.
ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum.
Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang perdagangan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil. Pasal 6. Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:
MODAL Pasal 7.
PIMPINAN Pasal 8.
Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
a.atas permintaan sendiri; b.karena tindakan yang merugikan perusahaan; c.karena tindakan atau sikap yang yang bertentangan dengan kepentingan Negara ; d.karena meninggal dunia;
Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian oleh Menteri.
HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN DAGANG NEGARA Pasal 14.
ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
Pasal 15. Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 16.
KEPEGAWAIAN
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU Pasal 18. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 20. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri dan B.P.U. me LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 21.
PENGGUNAAN LABA
a.dana pembangunan semesta sebesar 55%; b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan,jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
PEMBUBARAN Pasal 23.
BAB - III KETENTUAN PENUTUP Pasal 24. Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)