DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2020

Nomor: 75
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang meliputi: a) penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi; b) kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi; c) standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi; d) pembinaan dan pengawasan; e) pengaduan; dan f) pendanaan. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
2.Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
3.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
5.Tenaga Kesehatan adalah setiap otarrg yang mengabdikan drri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6.Pendidik
6.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7.Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membarrtu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
8.Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas bertujuan:

a.mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosiai, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
b.memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan layanan Habilitasi Rehabilitasi meliputi:

a.penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi;
b.kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi;
c.standar pela-yanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pengaduan; dan
f.pendanaan. dan

BAB II

PENANGANAN HABILITASi DAN REHABILITASI

Pasal 4

(1)Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dan multisektoral. (21 Penanganan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian penanganan menyeluruh yang melibatkan berbagai aspek secara terpadu sesuai dengan ragarn Penyandang Disabilitas.
(3)Penanganan secara multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Pasal 5

Habititasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabiiitas berfungsi sebagai sarana:

a.pendidlkan dar pelatihan keterampilan hidup;
b.antara daLa-:rr rrrerrgatasi kondisi kedisabilitasan; dan c.untuk... c untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 6

(1)Sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan Penyandang Disabilitas sehingga dapat hidup mandiri. (21 Sarana antara dalam mengatasi kondisi kedisabilitasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan mempersiapkan Penyandang Disabilitas dalam mengatasi hambatan fungsional dan hambatan di lingkungannya untuk beraktifitas dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial masyarakat.
(3)Sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan menumbuhkan atau mengembalikan, rnempertahankan, dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan hidup.

Pasal 7

Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui:

a.penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk penghilangan strgma dan diskriminasi lainnya terhadap Penyandang Disabilitas;
b.penyediaan aksesibilitas pemberian akomodasi yang layak, Alat Bantu, Alat Bantu Kesehatan, layanan kesehata;r yang dibutuhkan, pendamping pribadi, dan dukungan pengambilan keputusan; dan/atau c.pemberian... c pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di masyarakat.

Pasal 8

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam:

a.keluarga dan masyarakat; dan
b.lembaga.

Pasal 9

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memperhatikan:

a.partisipasi Penyandang Disabilitas;
b.kebutuhan khusus perempuan dan anak;
c.pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
d.kemitraan dengan masyarakat;
e.keadilan dan kesetaraan;
f.kesinambungan; dan
g.kerelaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

(1)Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didukung dengan layanan terhadap orang tua atau wali.
(2)Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
1. a.menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keiuarga; dan
2. b.mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.
(1)Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
1. a.deteksi dini;
2. b.intervensi dini;
3. c.dukungan psikososial;
4. d.penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
5. e.penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
6. f.sistem rujukan.
(2)Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 12

(1)Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak. (21 Layanan Habilitasi dalam bentirk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 13

(1)Layanarr Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
1. a.medis;
2. b.psikologis;
3. c.sosial .
4. c.sosial; dan/atau
5. d.pendidikan.
(2)Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Pekerja Sosial;
2. b.Tenaga Kesehatan;
3. c.psikolog; dan/atau
4. d.tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENANGANAN HABILITASi DAN REHABILITASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENANGANAN HABILITASi DAN REHABILITASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023