Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 1961
- Nomor
- 76
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Mengingat :
Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ANEKA BHAKTI. BAB - I PENDIRIAN Pasal 1.
Tahun 1960.
ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum Pasal 2.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalan negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 5. Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang perdagangan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual. Pasal 6. Perusahaan ini berusaha dalam lapangan :
MODAL Pasal 7.
PIMPINAN
Anggota Direksi harus warga negara Indonesia. Pasal 10.
Pasal 11.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12.
Pasal 13.
HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN DAGANG NEGARA Pasal 14.
ditetapkan oleh B.P.U., segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
Pasal 1 5. Perusahaan memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada B.P.U. menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi B.P.U. dengan persetujuan Menteri. TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI Pasal 16.
(2 )Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
KEPEGAWAIAN Pasal 1 7 Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. TAHUN BUKU Pasal 18. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Pasal 20. Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri dan B.P.U. menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.U. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 21.
PENGGUNAAN LABA
PEMBUBARAN Pasal 23.
BAB - III KETENTUAN PENUTUP Pasal 24. Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 1961 PJ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DJUANDA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 1961. PJ. SEKRETARIS NEGARA, SANTOSO CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG SUMBER : LN 1961/97
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)