DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2007

Nomor: 8
Tahun: 2007
Ditetapkan: 10 Januari 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah; Mengingat :

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2.Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
3.Investasi . . .
3.Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
4.Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur dan non infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
5.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
6.Badan Investasi Pemerintah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7.Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi pemerintah pusat serta melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko.
8.Dewan Pengawas adalah organ di luar badan investasi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.
9.Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian surat berharga dengan memperoleh imbalan jasa kepada badan investasi pemerintah.
10.Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada badan investasi pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian investasi pemerintah.
11.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
12.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
13.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
14.Perjanjian . . .
14.Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara badan investasi pemerintah dengan badan usaha atau badan investasi pemerintah dengan badan yang mengelola dana bergulir pada kementerian teknis sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.

Pasal 2

(1)Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 3

(1)Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk:
1. a.investasi surat berharga; dan/atau
2. b.investasi langsung.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
2. b.investasi dengan cara pembelian surat utang.
(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen dengan cara pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur; dan/atau
2. b.investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada BUMN/BUMD, dan perseroan terbatas lainnya.
(4). Investasi . . .
(4)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BIDANG INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
1. a.pengembangan jasa pelayanan umum;
2. b.pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
3. c.pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD; dan/atau
4. d.pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah.
(2)Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah.

Pasal 5

(1)Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
1. a.layanan transportasi;
2. b.layanan jalan tol;
3. c.layanan pengairan;
4. d.layanan telekomunikasi;
5. e.layanan energi;
6. f.layanan air bersih;
7. g.layanan limbah; dan
8. h.layanan minyak dan gas bumi.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.investasi pada lembaga pembiayaan bank;
2. b.investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan
3. c.koperasi.

Pasal 7

Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN/ BUMD.

Pasal 8

Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB III

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 9

Sumber dana investasi dapat berasal dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.keuntungan investasi terdahulu;
c.dana/barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah; dan/atau
d.sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah; Mengingat :

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
2.Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
3.Investasi . . .
3.Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
4.Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur dan non infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
5.Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
6.Badan Investasi Pemerintah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelaksanaan pengelolaan investasi pemerintah pusat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7.Komite Investasi Pemerintah adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi pemerintah pusat serta melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko.
8.Dewan Pengawas adalah organ di luar badan investasi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan pelaksanaan investasi.
9.Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian surat berharga dengan memperoleh imbalan jasa kepada badan investasi pemerintah.
10.Rekening Induk Dana Investasi adalah rekening pada badan investasi pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian investasi pemerintah.
11.Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
12.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
13.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
14.Perjanjian . . .
14.Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara badan investasi pemerintah dengan badan usaha atau badan investasi pemerintah dengan badan yang mengelola dana bergulir pada kementerian teknis sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.

Pasal 2

(1)Investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 3

(1)Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk:
1. a.investasi surat berharga; dan/atau
2. b.investasi langsung.
(2)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
2. b.investasi dengan cara pembelian surat utang.
(3)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen dengan cara pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur; dan/atau
2. b.investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dengan cara penyertaan modal kepada BUMN/BUMD, dan perseroan terbatas lainnya.
(4). Investasi . . .
(4)Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BIDANG INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 4

(1)Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
1. a.pengembangan jasa pelayanan umum;
2. b.pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
3. c.pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD; dan/atau
4. d.pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi pemerintah.
(2)Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi pemerintah.

Pasal 5

(1)Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
1. a.layanan transportasi;
2. b.layanan jalan tol;
3. c.layanan pengairan;
4. d.layanan telekomunikasi;
5. e.layanan energi;
6. f.layanan air bersih;
7. g.layanan limbah; dan
8. h.layanan minyak dan gas bumi.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
(2)Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.investasi pada lembaga pembiayaan bank;
2. b.investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan
3. c.koperasi.

Pasal 7

Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN/ BUMD.

Pasal 8

BAB III

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 9

Sumber dana investasi dapat berasal dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.keuntungan investasi terdahulu;
c.dana/barang amanat pihak lain yang dikelola pemerintah; dan/atau
d.sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat No. 5 Tahun 2014