(1)Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan pasal 13B ayat (1) diatur dengan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(21 Jenis dan besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 dan pasal 13B ayat (4) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1O Agustus 2O2l PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2O2l MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 178 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, rtd Djaman REPUBLIK INDONESTA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTTTUSI I. UMUM Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undaFg terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194s dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg4s, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Ra\yat Republik Indonesia bahwa presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pen)ruapan, tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun tg4s, serta kewenangan tambahan yaitu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus. Dalam . . . Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tercantum dalam Undang-Urrl"rg Nomor 4g Tahun 2oo9 tentang Kekuasaan Kehakiman, perlu untuk memberikan jaminan kesejahteraan Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi setagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2ol4 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, tidak memungkinkan bagi Hakim Agung untuk menerima honorarium terutama honorarium dalam rangka penyelesaian perkara, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut perlu untuk diubah. Pengajuan perkara kasasi, perkara tentang kewenangan mengadili, dan perkara peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah upaya hukum 1uar biasa yang merupakan hak warga negara dan harus dipenuhi oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2oog tentang Kekuasaan Kehakiman dan penanganan perkara lain yang ditentukan undang- undang. Perubahan keempat Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim Agung melalui pemberian honorarium, mengingat bahwa hingga perubahan ketiga Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai pemberian honorarium penyelesaian perkara bagi Hakim Agung. pemberian honorarium bagi Hakim Agung diharapkan akan membawa perubahan sehingga proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik dari sebelumnya. Selain ilu, perubahan keempat Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlangsungan atas pemberian honorarium kepada Hakim Konstitusi, gugus tugas, danlatau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain:
1.Pemberian honorarium bagi Hakim Agung; dan
2.Pemberian honorarium kepada Hakim Konstitusi, gugus tugas, dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
II.PASAL... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1