Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2019
- Nomor
- 89
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OOl tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOL Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2OOI TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OOl tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127), diubah sebagai berikut: J. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4 Menetapkan Pasal 1 . .
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN
LPKSM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap diakui sepanjang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal II Peraturan Pemerintah diundangkan. ini mulai berlaku pada tanggal Agar PRESIOEN REPUBLIK INDONESTA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT9 NOMOR 258 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan undangan, ttd S vanna Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2OO 1 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian proses pendaftaran. Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pendaftaran LPKSM yang berada di dalam wilayah kerjanya. Pendaftaran LPKSM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berlaku dan diakui di seluruh wilayah Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2 Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi" merupakan pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Bagi Bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau cabang tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi setempat. Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Angka 3 Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Laporan dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan LPKSM. Dalam rangka penyelenggaran Perlindungan Konsumen secara nasional, Menteri dapat meminta laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi mengenai LPKSM yang ada di wilayahnya. Angka 4 Pasal lOA Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6446
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)