Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1948
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1948
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
memutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut: PERATURAN TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG. Pasal 1.
Pasal 2. Bunyi sumpah jabatan pegawai Negeri adalah demikian: Demi Allah! Saya bersumpah: Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saja, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan pegawai Negeri; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara. Pasal 3. Bunyi sumpah jabatan anggota Angkatan Perang adalah demikian : Demi Allah ! saya bersumpah: Bahwa saya, untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsun, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan tunduk www.djpp.depkumham.go.id kepada Undang-Undang; Bahwa saya akan tunduk kepada Hukum Tentara; Bahwa saya akan menjalankan segal kewajiban dengan rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang teguh disiplin tentara, yang berarti tunduk, setia, hormat dan ta'at kepada atasan, dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya. Pasal 4. Untuk Pegawai Pamong Praja bunyi sumpah tersebut pada pasal 2, dan untuk anggota polisi Tentara atau Polisi Tentara Laut bunyi sumpah tersebut pada pasal 3, ditambah dengan kalimat yang berbunyi: "Bahwa saya dalam membuat proses perbal atau keternagan lian hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar", dan yang ditempatkan tepat diatas kalimat yang terakhir. Pasal 5.
www.djpp.depkumham.go.id Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9.
surat keberatan dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 harus disimpan oleh Pembesar yang menyumpah bersama-sama dengan proses perbal ini.
www.djpp.depkumham.go.id Pasal 10. Proses-perbal dan turunan proses-perbal penyumpahan serta surat keberatan tersebut pada pasal 9 ayat 1 bebas bea. Pasal 11. 1 Pegawai Negeri dan anggota Angkatan perang yang telah menjalankan jabatan atau pekerjaannya pada tnaggal peraturan ini mulai berlaku, apabila bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada menerima jabatan atau pekerjaan ini.
Pasal Terakhir. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumukan. Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 29 Mei 1948. Diumumkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pada tanggal 29 Mei 1948. SOEKARNO. Sekretaris Negara Menteri Kehakiman, A. G. PRINGGODIGDO. SOESANTO TIRTOPRODJO. www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1948. TENTANG SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG. PENJELASAN UMUM: Sumpah jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat yang bersumpah. Oleh karena itu pokok pangkalan dari peraturan ini ialah, bahwa hanya pegawai Negeri yang bertanggung jawab sajalah yang perlu mengangkat sumpah. Hal menentukan pegawai Negeri yang bertanggung jawab diserahkan kepada menteri yang bersangkutan. perlu diterangkan disini, bahwa pertanggungan jawab itu tidak perlu dihubungkan dengan pangkat, sebab mungkin ada pegawai yang berpangkat tinggi tidak bertanggung jawab, tetapi sebaliknya ada pegawai yang pangkatnya tidak tinggi tetapi mempunyai tanggung jawab yang penting. Hal menentukan pegwai yang bertanggung jawab pada waktu sekarang dimana masing-masing Kementerian masih mencari organisasi yang sebaik-baiknya, seyogyanya diserahkan kepada Menteri. Mengingat tujuan sumpah jabatan, mengingat pula, bahwa karena tidak semua pegawai bersumpah, penyumpahan itu akan dirasakan sebagai kehormatan, maka Menteri dalam penentuannya harus mengenal batas yang bijaksana, agar supaya penyumpahan itu mendapat hasil yang diperlukan. Sekedar sebagai sebagai pedoman, pegawai yang perlu bersumpah ialah misalnya: Kepala Jawatan, Sekretaris dan Kepala bagian Kementerian. Untuk anggota Angkatan Perang diadakan batas umum, batas golongan opsir, golongan pemimpin, yaitu letnan II keatas. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Peraturan yang dimasukkan pada ayat 2 ialah misalnya: Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 tentang peraturan sumpah hakim, jaksa, panitera serta panitera pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1947 tentang peraturan sumpah jabatan polisi. Ketentuan pada ayat 3 diperlukan untuk memperoleh kepastian, siapa pegawai Negeri dalam peraturan ini. Oleh karena ketentuan ini, maka pegawai badan atau jawatan yang meskipun dapat fonds dari Pemerintah dan diawasi oleh Pemerintah, tetapi pegawai itu tidak memenuhi syarat disebutkan pada www.djpp.depkumham.go.id ayat 3 ini, ia bukan pegawai Negeri. Pula bukan pegawai Negeri, pegawai Daerah Otonom dan Pegawai Daerah Istimewa. Untuk golongan pegawai ini pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengadakan peraturan sumpah jabatan sendiri.
dan 3. Bunyi Sumpah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian "pernyataan bersih" dan bagian "janji". Pasal 4. Penambahan ini berhubung dengan kewajiban Pamong Praja dan Polisi Tentara (Laut) sebagai Polisi. Pasal 5. Tidak membutuhkan penjelasan, sebab sumpah atau kesanggupan itu dapat juga dibaca didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hanya perlu diterangkan disini, bahwa tampaknyanya seperti pasal 5 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah ini membuang ke-Tuhanan yang Maha Esa yang sebetulnya bahkan harus ditegakkan sebagai dasar dari pada republik. sesungguhnya pemerintah lebih suka dan mersa berbahagia, apabial semua Warga Negara betul-betul ber-tuhan, masing-masing menurut keyakinan agamanya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada keberatan sedikitpun baginya untuk bersumpah dengan menyebut: " Demi Allah! saya Bersumpah". Tetapi nyatanya ialah, bahwa masih ada golongan-golongan yang karena anggapannya tentang agama sungguh-sungguh berkeberatan untuk bersumpah. Ditanah demokrasi yang harus menjamin kemerdekaan beragama seperti Republik kita ini harus ada kesempatan yang bijaksana agar masing-masing Warga Negara dapat menuju kepada ketuhanan yang Maha Esa, pula didalam sumpah hal ini. Pasal 6. Penyerahan kepada Kepala Daerah atau Pembesar lain ialah untuk melancarkan penyumpahan. penyumpahan oleh kepala Daerah atau Pembesar lain dilakukan atas nama Menteri yang bersangkutan. Pasal 7. Penyupahan oleh Panglima atau Komandan Kesatuan dilakukan atas nama Panglima Terntinggi. Pasal 8. Untuk pegawai Pamong Praja sebagai Pemimpin Daerah dilakukan peraturan pelantikan untuk memperkenalkan diri kepada rakyat, disamping peraturan ini. Dengan berlakunya peraturan ini peraturan sumpah jabatan pegawai www.djpp.depkumham.go.id Pamong Praja ditetapkan dalam penetapan Menteri Dalam Negeri tertanggal 4-1-1947 No. A 10/1/2 dan tertanggal 28-4-1947 No. C 20/1/1924 tidak berlaku lagi. Pasal 9. Tidak membutuhkan penjelasan. Pasal 10. Tidak membutuhkan penjelasan. Pasal 11. Ayat 2 dan 3 adalah akibat dari sifat sumpah yang semata-mata berhubungan dengan jabatan. Ayat 4 adalah mencapai uniformiteit dalam hal bukti telah sumpah. Pormulir proses-perbal penyumpahan dilampirkan pada peraturan ini. ....................... PROSES-PERBAL TENTANG PENYUMPAHAN. (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1948). Pada hari ini,.......................tanggal.............. menghadap dimuka kami,.....................................1), dalam hal ini selaku wakil.....................................2), .....................................3), lahir di..........................pada tanggal................... yang dengan surat penetapan................................4), tertanggal...............No,........diangkat menjadi........ ....................................................................5), yang disaksikan oleh:
..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ...................................................................8), Maka dibuat proses-perbal ini, yang ditanda tangani oleh kami, yang bersumpah www.djpp.depkumham.go.id dan saksi-saksi tersebut diatas. yang bersumpah, yang menyumpah, Saksi-saksi ............... 1. .........
Catatan: A. 1) Diisi dengan nama dan jabatan Pembesar yang menyumpah; 2) Dalam hal pasal 6 ayat 2 diisi dengan perkataan Menteri yang bersangkutan misalnya: Menteri Perhubungan; dalam hal pasal 7 ayat 1 dan 2 diisi dengan perkataan Panglima Tertinggi dalam hal penyumpahan dilakukan oleh Menteri atau Panglima Tertinggi kaliamt ini tidak diadakan ; 3) Diisi dengan nama yang bersumpah; 4) Diisi dengan jabatan Pembesar yang mengangkat, misalnya: Presiden , Menteri, Dalam Negeri, dan sebagainya; 5) Diisi dengan jabatan baru yang bersumpah; 6) Diisi dengan nama saksi; 7) diisi dengan jabatan saksi; 8) Diisi dengan bunyi sumpah. B. Dalam hal kesanggupan, perkataan "bersumpah" diganti dengan "menyatakan dan sanggup dengan sungguh-sungguh". www.djpp.depkumham.go.id www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)