DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 9 (1) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan Verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilanjutkan dengan validasi berkas usulan sesuai dengan persyaratan oleh Tim Verifikasi. (4) Dalam hal terdapat PNS yang tidak lolos verifikasi dan validasi, Tim Verifikasi mengembalikan usulan tersebut kepada PPK pengusul disertai dengan alasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui penyesuaian/ inpassing pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
c.bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti; SALINAN PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/ Inpassing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
8.Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
3.Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disingkat PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara serta pimpinan kesekretariatan lembaga lain yang dipimpin oleh pimpinan tinggi utama dan bukan merupakan bagian dari kementerian lembaga pemerintah nonkementerian,
5.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah gubernur dan bupati/walikota.
6.Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga atau kepala perangkat daerah pada provinsi dan kabupaten/kota.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Instansi Pusat adalah kementerian, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9.Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
10.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional.
11.Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
12.Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
13.Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
14.Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian kompetensi PNS yang akan mengikuti penyesuaian/ inpassing dalam jabatan fungsional Pustakawan.
15.Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan jenjang jabatan keterampilan atau keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Pustakawan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

Pasal 2

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang belum mempunyai Jabatan Fungsional Pustakawan atau sudah mempunyai tetapi jumlahnya belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan, dapat melakukan Penyesuaian/ Inpassing.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan dalam organisasi.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyusun Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan.
(3)Penyusunan Formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)PPK dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing.
(2)Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Instansi Pembina.
(3)Format usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Peta Jabatan Fungsional Pustakawan untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/Inpassing tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 5

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan ditujukan bagi:

a.Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan Jabatan Fungsional Pustakawan yang akan didudukinya;
b.PNS yang masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Pustakawan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
c.PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
d.Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Penyesuaian/Inpassing bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Kategori Keterampilan:
1. 1.Berijazah paling rendah Diploma dua (D-2) semua bidang ilmu.
2. 2.Pangkat, Golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b.
3. 3.Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
4. 4.Nilai Prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. 5.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
6. 6.Lulus uji kompetensi melalui: 1) Uji tertulis, bagi PNS dengan pendidikan Diploma dua (D-2) selain bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 2) Portofolio dan wawancara bagi: a) Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara; b) PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma dua (D-2) bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; c) PNS dengan kualifikasi pendidikan selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan; d) PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dari LSP Pustakawan yang masih berlaku.
7. 7.Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Pustakawan.
b.Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Kategori Keahlian:
1. 1.Berijazah paling rendah Diploma empat (D- 4)/Sarjana (S-1) semua bidang ilmu.
2. 2.Pangkat, Golongan paling rendah Penata Muda, Gol. III/a.
3. 3.Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
4. 4.Nilai Prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. 5.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
6. 6.Lulus uji kompetensi melalui: 1) Uji tertulis, bagi PNS dengan Pendidikan Strata 1 (S1) sampai dengan Strata tiga (S3) selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi; 2) Portofolio dan wawancara bagi: a) Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara; b) PNS dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) sampai dengan Strata tiga (S3) bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; c) PNS dengan kualifikasi pendidikan selain bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan; d) PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dari LSP Pustakawan yang masih berlaku.
7. 7.Usia paling tinggi: 1) 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Pertama dan Pustakawan Ahli Muda. 2) 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Ahli Madya.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 7

(1)PPK mengumumkan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing.
(2)PNS mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
(3)Pimpinan Unit Kerja memberikan persetujuan terhadap PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/ inpassing.
(4)Pimpinan Unit Kerja mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan terhadap PNS yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK.
(5)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala.
(6)PPK mengajukan usulan penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(7)Permohonan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(5)harus dilengkapi dengan:
1. a.Bagi yang mengikuti metode uji tertulis. 1) Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 2) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 3) Fotokopi Surat Keputusan pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; 4) Fotokopi Kartu Pegawai; 5) Fotokopi nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 7) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan tidak rangkap jabatan, (format sesuai Lampiran VIII); 8) Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja, (format sesuai Lampiran IV); 9) Surat pernyataan bersedia mengikuti uji kompetensi, (format sesuai Lampiran VII); 10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, format sesuai Lampiran III); 11) Surat Keterangan Bekerja di Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, format sesuai Lampiran IX); 12) Daftar riwayat pekerjaan terkait dengan tugas bidang kepustakawanan paling singkat 2 (dua) tahun, format sesuai Lampiran X);
2. b.Bagi PNS yang mengikuti uji portofolio dan wawancara. 1) Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 2) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; 3) Fotokopi Surat Keputusan pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; 4) Fotokopi Kartu Pegawai; 5) Fotokopi nilai prestasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 6) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; 7) Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pustakawan dan tidak rangkap jabatan, (format sesuai Lampiran VIII); 8) Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja, (format sesuai Lampiran IV); 9) Surat pernyataan bersedia mengikuti uji kompetensi untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, (format sesuai Lampiran VII); 10) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, (format sesuai Lampiran III); 11) Surat Keterangan Bekerja di Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, format sesuai Lampiran IX); 12) Dokumen portofolio, format sesuai Lampiran XI);

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 9

(1)Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan Verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilanjutkan dengan validasi berkas usulan sesuai dengan persyaratan oleh Tim Verifikasi.
(4)Dalam hal terdapat PNS yang tidak lolos verifikasi dan validasi, Tim Verifikasi mengembalikan usulan tersebut kepada PPK pengusul disertai dengan alasan.

Pasal 10

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018