DokumenPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Berlaku

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 4 (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas; b. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas; c. Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan d. Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan akses dan layanan terhadap informasi publik merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik Perpustakaan Nasional;
c.bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Perpustakaan Nasional selaku badan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6.Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1.Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
2.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perpusnas yang selanjutnya disebut PPID Perpusnas adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Perpustakaan Nasional.
5.Atasan PPID Perpusnas adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Perpusnas.
6.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Perpusnas, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.
7.Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
8.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Perpustakaan Nasional sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan yang berfungsi sebagai media Informasi dalam pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik.
11.Unit Kerja adalah seluruh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Perpusnas ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

a.PPID Perpusnas dan seluruh unit kerja di lingkungan Perpusnas;
b.pemohon dalam mengajukan permohonan dan pengguna Informasi Publik pada Perpusnas; dan
c.pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik pada Perpusnas.

BAB II

INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Kategori Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Perpusnas terdiri atas:

a.Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta; dan
c.Informasi Publik yang tersedia setiap saat.

Pasal 4

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas;
2. b.Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas;
3. c.Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan
4. d.Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Informasi Publik yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga terkait Informasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pasal 6

(1)Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Informasi Publik yang harus selalu tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Perpusnas;
2. b.Informasi Publik tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Perpusnas beserta dokumen pendukung;
3. c.rencana strategis dan rencana kerja Perpusnas;
4. d.perjanjian dengan pihak ketiga;
5. e.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
6. f.prosedur kerja pegawai Perpusnas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
7. g.laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perpusnas ini.

Pasal 7

(1)Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diusulkan oleh Unit Kerja kepada PPID Perpusnas.
(2)Pengusulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Oktober setiap tahun.
(3)Usulan Daftar Informasi Publik yang disampaikan harus:
1. a.menyebutkan secara jelas nama dokumen;
2. b.bentuk ketersediaan Informasi, baik berupa hardcopy atau softcopy;
3. c.keterangan mengenai Informasi itu dapat diakses Pemohon Informasi atau bersifat dikecualikan.
(4)Format usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
(5)Usul Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat
(1)dibahas oleh PPID Perpusnas bersama dengan Unit Kerja.
(6)Hasil pembahasan usul Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik Perpusnas melalui keputusan PPID Perpusnas.
(7)Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 8

(1)Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.
(2)Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. d.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. e.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. f.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. g.Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. h.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. i.memorandum atau surat antara Perpusnas dengan Badan Publik lainnya atau intra Perpusnas, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. j.Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9

(1)Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Unit Kerja kepada PPID Perpusnas.
(2)Pengusulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Oktober setiap tahun.
(3)Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Perpusnas bersama dengan Unit Kerja.
(4)Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi.
(5)Format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
(6)Berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPID Perpusnas mengusulkan penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan kepada Kepala Perpusnas.

Pasal 10

Selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pengujian Konsekuensi dapat juga dilakukan:

a.pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
b.pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah majelis komisioner komisi informasi pusat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008