DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa di Vientiane, Laos, pada tanggal 17 November 2005, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara- negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke- 11;
b.bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional di antara negara-negara anggota ASEAN maupun an tar satu negara anggota dengan negara ketiga dengan angkutan barang yang terintegrasi antarmoda yang satu dengan moda lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHANASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKAKERJA ASEAN TENTANGANGKUTANMULTIMODA)

Mengingat

7.Peraturan ...
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Mengingat Pasa13 ... Pasa12 Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. Pasal 1 Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 November 2005 di Vientiane, Laos, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTANMULTIMODA). Menetapkan

7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93); SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 32 YASONNA H. LAOLY ". ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 12 Februari 2016 JOKO WIDODO ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, -; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa di Vientiane, Laos, pada tanggal 17 November 2005, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara- negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke- 11;
b.bahwa Persetujuan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan internasional di antara negara-negara anggota ASEAN maupun an tar satu negara anggota dengan negara ketiga dengan angkutan barang yang terintegrasi antarmoda yang satu dengan moda lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHANASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKAKERJA ASEAN TENTANGANGKUTANMULTIMODA)

Mengingat

7.Peraturan ...
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); Mengingat Pasa13 ... Pasa12 Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. Pasal 1 Mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Angkutan Multimoda) yang telah ditandatangani pada tanggal 17 November 2005 di Vientiane, Laos, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON MULTIMODAL TRANSPORT (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN TENTANG ANGKUTANMULTIMODA). Menetapkan

7.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93); SEKRETARIAT KABINET RI Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 32 YASONNA H. LAOLY ". ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 12 Februari 2016 JOKO WIDODO ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, -; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.