Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 Tahun 2017
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. b. Mengingat
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 50, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54O6); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. 3. 4. 5. Menetapkan :
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
5. 6. Penerima Sumbangan adalah orang perseorangan atau Kbrporasi yang menerima Sumbangan. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
8.
R EPU B LII( INDONESIA
BAB II TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN
BAB II
Ormas Penerima Sumbangan melakukan identilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui pengumpulan informasi Pemberi Sumbangan. Pengumpulan informasi mengenai Pemberi Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit mencakup:
1) nama lengkap; 2) tempat dan tanggal lahir; 3) nomor identitas diri; 4) alamat tempat tinggal; 5) pekerjaan; 6) kewarganegaraan; 7) jenis kelamin; 8) tujuan pemberian Sumbangan; dan 9) bentuk dan nilai Sumbangan.
l) nama Korporasi; 2l susunan pengurus Korporasi; 3) identitas pengurus Korporasi; 4l Nomor Pokok Wajib Pajak atau Dokumen sejenis bagi Korporasi asing; 5) alamat kedudukan Korporasi; 6) status Korporasi;
7) tqiuan 7) tujuan pemberian Sumbangan; dan 8) bentuk dan nilai Sumbangan.
Ormas wajib menolak menerima Sumbangan jika:
atau
Ormas wajib menyimpan catatan informasi identitas Pemberi Sumbangan paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi penerimaan Sumbangan selesai dilakukan. BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN
BAB III
(21 Identifikasi dan verilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam hal calon Penerima Sumbangan berkewarganegaraan atau berdomisili di negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan konvensi dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Negara yang dinyatakan belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
Ormas Pemberi Sumbangan melakukan identilikasi sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 7 melalui pengumpulan informasi calon Penerima Sumbangan. Pengumpulan informasi mengenai calon Penerima Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit mencakup:
l) nama lengkap; 2) tempat dan tanggal lahir; 3) nomor identitas; 4) alamat tempat tinggal; 5) pekerjaan; 6) kewargane garaai; 7) jenis kelamin; dan 8) bentuk dan nilai Sumbangan.
1) nama Korporasi; (3)
2) susunan . REPUBLII( INDONESIA 2) susunan pengurus Korporasi; 3) identitas pengurus Korporasi; 4) Nomor Pokok Wajib Pajak atau Dokumen sejenis bagi Korporasi asing; 5) alamat kedudukan Korporasi; 6) status Korporasi; 7) tqjuan penerimaan Sumbangan; dan 8) bentuk dan nilai Sumbangan.
Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penelitian terhadap Dokumen yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sumber informasi dan/atau Dokumen lainnya yang dapat dipercaya serta memastikan bahwa data tersebut merupakan data terkini. Ormas dapat melakukan klarifikasi dengan calon Penerima Sumbangan untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal diperlukan, Ormas dapat meminta kepada calon Penerima Sumbangan untuk memberikan lebih dari I (satu) Dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon Penerima Sumbangan.
Ormas dilarang memberikan Sumbangan jika:
(3)
I Ormas wajib menyimpan catatan informasi identitas Penerima Sumbangan paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi pemberian Sumbangan selesai dilakukan. BAB IV KER.IA SAMA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN
Membuka PDF…