Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
VISABEBASTENTANGPERATURAN PRESIDEN KUNJUNGAN. MEMUTUSKAN:
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
Menetapkan: Pasa14
(1)Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.
(2)Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggallainnya.
(1)Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memilikiVisa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia.
(2)Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
(3)Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasa13 Pasa12
(1)Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
(2)Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Agar .., Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa18 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa17 Pasa16 Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat (3).
(1)Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
(2)Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasa15 Nurdiati Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 44 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2016 MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 2 Maret 2016 Ditetapkan di Jakarta pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar
39.Estonia ...
NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA
1.Afrika Selatan 20. Belgia
2.Albania 21. Belize
3.Aljazair 22. Benin
4.Amerika Serikat 23. Bhutan
5.Andorra 24. Bolivia
6.Angola 25. Bosnia dan Herzegovina
7.Antigua dan Barbuda 26. Botswana
8.Arab Saudi 27. Brazil
9.Argentina 28. Brunei Darussalam
10.Armenia 29. Bulgaria
11.Australia 30. Burkina Faso
12.Austria 31. Burundi
13.Azerbaijan 32. Ceko
14.Bahama 33. Chad
15.Bahrain 34. Chili
16.Bangladesh 35. Denmark
17.Barbados 36. Dominika (Persemakmuran)
18.Belanda 37. Ekuador
19.Belarusia 38. EI Salvador DAFTARNEGARA,PEMERINTAHWILAYAHADMINISTRATIFKHUSUS SUATU NEGARA,DAN ENTITASTERTENTUYANGDIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN LAMPIRAN PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TANGGAL2 MARET2016
87.Malawi...
NO. NAMANEGARA NO. NAMANEGARA
39.Estonia 63. Kanada
40.Fiji 64. Kazakhstan
41.Filipina 65. Kenya
42.Finlandia 66. Kepulauan Marshall
43.Gabon 67. Kepulauan Solomon
44.Gambia 68. Kiribati
45.Georgia 69. Komoro
46.Ghana 70. Korea Selatan
47.Grenada 71. Kosta Rika
48.Guatemala 72. Kroasia
49.Guyana 73. Kuba
50.Haiti 74. Kuwait
51.Honduras 75. Kyrgyzstan
52.Hongaria 76. Laos
53.Hongkong (SAR) 77. Latvia
54.India 78. Lebanon
55.Inggris 79. Lesotho
56.Irlandia 80. Liechtenstein
57.Islandia 81. Lithuania
58.Italia 82. Luksemburg
59.Jamaika 83. Macao (SAR)
60.Jepang 84. Madagaskar 6l. Jerman 85. Makedonia
62.Kamboja 86. Maladewa
137.Spanyo1...
No. NAMANEGARA No. NAMANEGARA
87.Malawi 112. Paraguay
88.Malaysia 113. Perancis
89.Mali 114. Peru
90.Malta 115. Polandia
91.Maroko 116. Portugal
92.Mauritania 117. Puerto Rico
93.Mauritius 118. Qatar
94.Meksiko 119. Republik Dominika
95.Mesir 120. Romania
96.Moldova 121. Rusia
97.Monako 122. Rwanda
98.Mongolia 123. Saint Kitts dan Navis
99.Mozambik 124. Saint Lucia
100.Myanmar 125. Saint Vincent dan Grenadis
101.Namibia 126. Samoa
102.Nauru 127. San Marino
103.Nepal 128. Sao Tome dan Principe
104.Nikaragua 129. Selandia Baru
105.Norwegia 130. Senegal
106.Oman 131. Serbia
107.Palau 132. Seychelles
108.Palestina 133. Singapura
109.Panama 134. Siprus
110.Pantai Gading 135. Slovakia
111.Papua Nugini 136. Slovenia Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd.
JOKOWIDODO No. NAMANEGARA No. NAMANEGARA
137.Spanyol 154. Turki
138.Sri Lanka 155. Turkmenistan
139.Suriname 156. Tuvalu "
140.Swaziland 157. Uganda 14I. Swedia 158. Ukraina
142.Swiss 159. Uni Emirat Arab
143.Taiwan 160. Uruguay
144.Tajikistan 16l. Tiongkok
145.Tahta Suci Vatikan 162. Uzbekistan
146.Tanjung Verde 163. Vanuatu
147.Tanzania 164. Venezuela
148.Thailand 165. Vietnam
149.Timor Leste 166. Yordania
150.Togo 167. Yunani lSI. Tonga 168. Zambia
152.Trinidad dan Tobago 169. Zimbabwe
153.Tunisia REPUBLI~41~DONESIA