DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2012

Nomor: 22
Tahun: 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL. Pasal I ... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari: Ketua : Chairul Tanjung; Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri; Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si; Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati;

2.Umar Juoro, M.A., MAPE;
3.Christianto Wibisono;
4.John A. Prasetio;
5.Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;
6.T. P. Rachmat;
7.Dra. Siti Hartati Murdaya;
8.James T. Riady;
9.Dr. Raden Pardede;
10.Dr. Djisman S. Simanjuntak;
11.Pieter Gontha;
12.Prof. Dr. Hermanto Siregar;
13.Chris ...
13.Chris Kanter;
14.Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;
15.Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;
16.Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;
17.Erwin Aksa;
18.Sandiaga S. Uno, M.B.A;
19.Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.
2.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.
(2)Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.
(3)Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 63 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL. Pasal I ... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari: Ketua : Chairul Tanjung; Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri; Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si; Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati;

2.Umar Juoro, M.A., MAPE;
3.Christianto Wibisono;
4.John A. Prasetio;
5.Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;
6.T. P. Rachmat;
7.Dra. Siti Hartati Murdaya;
8.James T. Riady;
9.Dr. Raden Pardede;
10.Dr. Djisman S. Simanjuntak;
11.Pieter Gontha;
12.Prof. Dr. Hermanto Siregar;
13.Chris ...
13.Chris Kanter;
14.Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;
15.Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;
16.Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;
17.Erwin Aksa;
18.Sandiaga S. Uno, M.B.A;
19.Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.
2.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.
(2)Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.
(3)Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 63 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Retno Pudji Budi Astuti