Peraturan Presiden (PERPRES) No. 5 Tahun 2017
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OlO tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451'
PRES lDEl.J t-iEPU BLt t',. I I tDOt.tEStA Menetapkan
MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2OIO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2OlO tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:
(21 Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
2.Ketentuan. . . FAI-ItrS Itf EN Ii{:-.lirLl [:i l,-ll( lNl DOI\t.SlA
Mabes Polri terdiri atas:
1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2l Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1) Inspektorat Pengawasan Urnum; 2l Asisten Kapolri Bidang Operasi; 3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran; 4l Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia; 5) Asisten Kapolri Bidang Logistik; 6) Divisi Profesi dan Pengamanan; 7) Divisi Hukum; 8) Divisi Hubungan Masyarakat; 9) Divisi Hubungan Internasional; 10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan 11) Staf Ahli Kapolri;
1) Badan Intelijen Keamanan; 2l Ba.clan Pemelihara Keamanan; 3) Badan Reserse Kriminal; 4l Korps Lalu Lintas; 5) Korps Brigade Mobil; dan 6) Detasemen Khusus 88 Anti Teror. d.Unsur... PF{ES IDEI..I l?EPlJELll( ll'l DOl''l ESlA
1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; 2l Pusat Penelitian dan Pengembangan; 3) Pusat Keuangan; 4l Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan 5) Pusat Sejarah.
(21 Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta memfasilitasi kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.
(41 Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.
PRES IDtrI{ I]L IfIJI]LI}( INDONESIA (21 Aslog Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan manajemen logistik di lingkungan Polri.
{4) Aslog Kapolri terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro.
(21 Div TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polri.
(41 Div TIK terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
(2)Baharkam. .. Pt"El.itDEil l{l:.trl.JLil,-ll< ll lDOl IESlA
(41 Baharkam terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Korps dan 2 (dua) biro.
(21 Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.
FJRES IDEI.I I]tEFLJLJt-II( II IDOI{E5IA
(i) Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.
F'RESIDEI{ t.lL:.lrLluLl l( I N DOI!t.SlA
(21 Densus 88 AT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.
(41 Kadensus 88 AT dibantu oleh Wakil Kadensus 88 AT disingkat Wakadensus 88 AT. 1 1. Ketentuan . . . PRES lDElrl PEF'UELll'r llrlDOI'IESIA 1 1. Ketentuan Pasal 24 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (41 disisipkan satu ayat yakni ayat (3a) serta ditambahkan satu huruf pada ayat (5) yakni huruf f sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
(21 Lemdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta kedasama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, kepemimpinan, akademis, dan vokasi.
Frl-lL--S lDtrl.l FIEPt_lnl.-t t( INDot\tE:slA
Membuka PDF…