Peraturan Presiden (PERPRES) No. 94 Tahun 2016
- Nomor
- 94
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang T\rnjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
Negara
c.
PRF:S IDEN REPUBl-II( INDONESIA Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor l23l; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5l2ll; 4. Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN JABATAN FUNGSIONAL INDUSTRIAL. TENTANG TUI{JANGAN MEDIATOR HUBUNGAN
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan T\rnjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut dengan T\rnjangan Mediator Hubungan Industrial adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PRES I DEN
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial diberikan T\rnjangan Mediator Hubungan Industrial setiap bulan.
Besarnya T\rnjangan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pemberian T\rnjangan Mediator Hubungan Industrial bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemberian Tfinjangan Mediator Hubungan Industrial dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO7 tentang T\rnjangan Jabatan Perantara Hubungan Industrial, dica.but dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 247 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan undangan, Deputi Bidang Hukum dan LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEI{ REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAI.I INDUSTRIAL TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL No JABATAN FUNGSIONAL TUNJANGAN (Rp) JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
JOKO WIDOfO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan puti Bidang Hukum dan g-undangan,
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)