DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2015

Nomor: 100
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a.bahwa dalam rangka penyelesaian pembangunan Jembatan Merah Putih dan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan sandar Kapal Republik Indonesia yang tingginya lebih dari 34 (tiga puluh empat) meter di Ambon, perlu membangun dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon;
b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATANLAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON Pasal 3 ...

Pasal 2

Penugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:

a.pembebasan lahan seluas 11,3 ha (sebelas koma tiga hektare);
b.pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan kriteria desain yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
d.efektivitas; dan
e.akuntabilitas.

Pasal 1

(1)Pemerintah menetapkan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperhatikan prinsip:
1. a.kehati-hatian;
2. b.transparansi;
3. c.efisiensi; Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYADI DESA TAWIRI AMBON. MEMUTUSKAN : 2 Pasal 6 ...

Pasal 5

Pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon beserta sarana dan prasarananya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Pasal 4

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

a.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Kementerian Keuangan;
c.Kementerian Perhubungan;
d.Kementerian Pertahanan;
e.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
f.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
g.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
h.Pemerintah Daerah Kota Ambon; dan
1. 1.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan. 3 Agar ...

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 7

Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon yang telah selesai dibangun diserahterimakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Menteri Pertahanan cq. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . . masmg-masmg.

Pasal 6

Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memberikan dukungan untuk pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Dewa Tawiri Ambon sesuai dengan kewenangan 4 PRE SI DEN Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 207 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 5

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a.bahwa dalam rangka penyelesaian pembangunan Jembatan Merah Putih dan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan sandar Kapal Republik Indonesia yang tingginya lebih dari 34 (tiga puluh empat) meter di Ambon, perlu membangun dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon;
b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATANLAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON Pasal 3 ...

Pasal 2

Penugasan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:

a.pembebasan lahan seluas 11,3 ha (sebelas koma tiga hektare);
b.pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan kriteria desain yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
d.efektivitas; dan
e.akuntabilitas.

Pasal 1

(1)Pemerintah menetapkan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
(2)Dalam rangka melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3)Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperhatikan prinsip:
1. a.kehati-hatian;
2. b.transparansi;
3. c.efisiensi; Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYADI DESA TAWIRI AMBON. MEMUTUSKAN : 2 Pasal 6 ...

Pasal 5

Pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon beserta sarana dan prasarananya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Pasal 4

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

a.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.Kementerian Keuangan;
c.Kementerian Perhubungan;
d.Kementerian Pertahanan;
e.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
f.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
g.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
h.Pemerintah Daerah Kota Ambon; dan
1. 1.kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan. 3 Agar ...

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2024