DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2018

Nomor: 100
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketersediaan fasilitas hunian bagi peserta didik yang dekat dengan tempat belajar di Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sangat terbatas, sehingga perlu fasilitas hunian berupa Rumah Susun;
c.bahwa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan Rumah Susun Khusus yang dibangun pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama untuk meningkatkan aksesibilitas dalam proses belajar dan beraktifitas secara efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama; Mengingat 1. 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2oll tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); MEMUTUSKAN: PRES I DEN MEMUTUSKAN: PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Susqn adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
2.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
3.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4.Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya yang mewajibkan peserta didiknya utuk tinggal di asrama.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1)Pembangunan Rumah susun Khusus pada perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan dalam rangka penyedia", irrg"i hunian yang dekat dengan Perguruan Tinggi dan Lemdaga pendidikan Keagamaan Berasrama yang layak, .*"rr, dan sehat bagi peserta didik untuk mendukung proses belajar dan beraktifitas. PRES I DEN

Pasal 2

(2)Pembangunan Rumah Susun Khusus dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan Rumah Susun beserta sarana, utilitas umum; dan
2. b.mebel.
(3)Pembangunan Rumah Susun dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
1. a.kehati-hatian;
2. b.transparansi;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas; dan
5. e.akuntabilitas. sebagaimana prasarana, Khusus sebagaimana dilakukan dengan

Pasal 3

(1)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan oreh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama yang ditujukan kef,ada Menteri.
(2)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat proposal dan teknis.

Pasal 4

PRES I DEN

Pasal 4

(1)Selain syarat proposal dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus juga dilengkapi d.ng"n surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh:
1. a.kementerian/lembaga bagi PTN;
2. b.Koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS nonkeagamaan;
3. c.Koordinasi Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
4. d.Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. (21 Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
5. a.status izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama masih berlaku; dan
6. b.bagi penyelenggaraan PTS dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama wajib menyertakan akta pendirian penyelenggara pendidikan.
(3)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kepentingan pendidikan yang bersifat nonkomersial.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama ditakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Pelaksanaan... PRES I DEN
(2)Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1)dimaksud peraturan (21
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Pendanaan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran atas pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rumah Susun beserta prasarana, sarana, utilitas umum, dan mebel pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang telah selesai dibangun dilakukan proses serah terima. Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan melalui alih status penggunaan barang milik negara atau hibah barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang telah dialihstatuskan atau dihibahkan, pemanfaatannya harus sesuai dengan fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll.

Pasal 8

(1)Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang telah dialihstatuskan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2lRumah...
(2)
(3)PRES I DEN Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang telah dihibahkan, dikelola oleh pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh penerima hibah. Pengelolaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan dengan pinjam-pakai atau sewa.
(2)Pemanfaatan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menunjang pengelolaan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketersediaan fasilitas hunian bagi peserta didik yang dekat dengan tempat belajar di Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sangat terbatas, sehingga perlu fasilitas hunian berupa Rumah Susun;
c.bahwa Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan Rumah Susun Khusus yang dibangun pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama untuk meningkatkan aksesibilitas dalam proses belajar dan beraktifitas secara efektif dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Susqn adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
2.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
3.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4.Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
5.Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
6.Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama adalah lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya yang mewajibkan peserta didiknya utuk tinggal di asrama.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1)Pembangunan Rumah susun Khusus pada perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan dalam rangka penyedia", irrg"i hunian yang dekat dengan Perguruan Tinggi dan Lemdaga pendidikan Keagamaan Berasrama yang layak, .*"rr, dan sehat bagi peserta didik untuk mendukung proses belajar dan beraktifitas. PRES I DEN

Pasal 2

(2)Pembangunan Rumah Susun Khusus dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bangunan Rumah Susun beserta sarana, utilitas umum; dan
2. b.mebel.
(3)Pembangunan Rumah Susun dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
1. a.kehati-hatian;
2. b.transparansi;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas; dan
5. e.akuntabilitas. sebagaimana prasarana, Khusus sebagaimana dilakukan dengan

Pasal 3

(1)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan oreh pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi dan Lembaga pendidikan Keagamaan Berasrama yang ditujukan kef,ada Menteri.
(2)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat proposal dan teknis.

Pasal 4

PRES I DEN

Pasal 4

(1)Selain syarat proposal dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus juga dilengkapi d.ng"n surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh:
1. a.kementerian/lembaga bagi PTN;
2. b.Koordinasi PTS atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bagi PTS nonkeagamaan;
3. c.Koordinasi Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi PTS keagamaan; atau
4. d.Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama. (21 Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
5. a.status izin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama masih berlaku; dan
6. b.bagi penyelenggaraan PTS dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama wajib menyertakan akta pendirian penyelenggara pendidikan.
(3)Pengajuan usulan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kepentingan pendidikan yang bersifat nonkomersial.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama ditakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama.
(2)Pelaksanaan... PRES I DEN
(2)Pelaksanaan pembangunan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1)dimaksud peraturan (21
(1)
(2)
(3)

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pengelolaan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang telah dialihstatuskan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2lRumah...
(2)
(3)PRES I DEN Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama yang telah dihibahkan, dikelola oleh pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh penerima hibah. Pengelolaan Rumah Susun Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan.

Pasal 9

(1)Pemanfaatan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dilakukan dengan pinjam-pakai atau sewa.
(2)Pemanfaatan Rumah Susun Khusus pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menunjang pengelolaan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 100 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022