Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 101 Tahun 2018
- Nomor
- 101
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5.Peraturan... PRES I DEN
MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
PRES I DEN
h1. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Ttrhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
f.pemberian... PRES I DEN
fl. pengelolaan sistem pendataan kebudayaan;
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.
PRES I DEN
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menyelenggarakan fungsi:
b 1 . pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2Ol8 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 192 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan ,-undangan, ttd ttd kib
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)