DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2018

Nomor: 113
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan jasa di kawasan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani AsEAMramework Agreement on Seruices (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995;
c.bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAiV Framework Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina; d.bahwa... PRES IDEN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Frameuork Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOl2l;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Seruices; MEMUTUSKAN Menetapkan. PRES I DEN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEA]V FRAMDWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

(1)Mengesahkan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under ttle ASEAN Frameutork Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina.
(2)Salinan naskah asli Protocol to Implement tle Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar "-,.,S$ +il,^,. $^ "f*p41i: PRES I DEN REFUBLIK INDOI{ESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 207 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Hukum, Bidang Hukum dan ang-undangan, Setiawati

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan jasa di kawasan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani AsEAMramework Agreement on Seruices (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995;
c.bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAiV Framework Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina; d.bahwa... PRES IDEN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aOl2l;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Seruices; MEMUTUSKAN Menetapkan. PRES I DEN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEA]V FRAMDWORK AGREEMENT ON SERWCES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

(1)Mengesahkan Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under ttle ASEAN Frameutork Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina.
(2)Salinan naskah asli Protocol to Implement tle Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Seruices (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 113 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 1995