(1)IVlenteri melakukan evaluasi terharlap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu Can pengguna Gas Bumi yang memperoleh Harga Gas Bumi Tertentu, sctiap tahun atau sewaktn-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
(21 Dalam melakukan evaluasr sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mernbentuk Tim Koordinasi yang paling sedikit beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelerrggarakan urusan koordinasi pemerintahan di biCang perekonornian, kementerian yang menyelenggarakan Llrusan koordina.si pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyeLenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal II Peraturan Presiden diunciangl,:an. inl rnurlai berlaku pacia tanggal Agar.." Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 3OO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ti Bid ang Hukum dan undangan, ttd vanna Djamair