DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2020

Nomor: 123
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2021. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik terdiri atas dua jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pengelolaan DAK Fisik di daerah meliputi persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2O2O TENTANG PETUNJUK TEI(NIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 202 1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L2 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O2L;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021. BABI. PRES I DEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adatah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menguruls urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ra1ryat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang d'itetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Kementerian PRES IDEN
8.Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

(1)DAK Fisik terdiri atas 2 (dua)jenis, meliputi:
1. a.DAK Fisik Reguler; dan
2. b.DAK Fisik Penugasan. (21 DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
3. a.Pendidikan;
4. b.Kesehatan dan Keluarga Berencana;
5. c.Jalan;
6. d.Transportasi Laut; dan
7. e.Transportasi Perdesaan.
(3)DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
1. a.Pendidikan Anak Usia Dini;
2. b.Sekolah Dasar;
3. c.Sekolah Menengah Pertama;
4. d.Sanggar Kegiatan Belajar;
5. e.Sekolah . REFUBLIK INDONESIA
6. e.Sekolah Menengah Atas;
7. f.Sekolah Luar Biasa;
8. g.Sekolah Menengah Kejuruan; dan
9. h.Perpustakaan Daerah. (4\ DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b terdiri atas subbidang:
10. a.Pelayanan Dasar;
11. b.Pelayanan Rujukan;
12. c.Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
13. d.Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
14. e.Keluarga Berencana.
(5)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus Dtsease 2019 (COVID-L9) dan pemulihan ekonomi.
(6)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
1. a.Kesehatan dan Keluarga Berencana;
2. b.Jalan;
3. c.Air Minum;
4. d.Sanitasi;
5. e.Perumahan dan Permukiman;
6. f.Irigasi;
7. g.Pertanian;
8. h.Kelautan dan Perikanan;
9. i.Industri Kecil dan Menengah;
10. j.Pariwisata; dan
11. k.Lingkungan Hidup. (7lDAK... (71 DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:
12. a.Penguatan Intervensi Stunting;
13. b.Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
14. c.Keluarga Berencana.
(8)DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k terdiri atas Subbidang:
1. a.Lingkungan Hidup; dan
2. b.Kehutanan.

Pasal 3

(1)DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a dan huruf b ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar. (21 DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut dan Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

Pasal 4

(1)DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dikelompokkan ke dalam:
1. a.Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
2. b.Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak;
3. c.Tematik. . . PRES IDEN
4. c.Tematik Ketahanan Pangan; dan
5. d.Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, yang bersifat lintas bidang. (21 DAK Fisik Penugasan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
6. a.Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
7. b.Bidang Air Minum;
8. c.Bidang Sanitasi; dan
9. d.Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Lingkungan Hidup.
(3)Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Tematik Kematian Ibu dan Shtnting sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gtzi Sensitif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4)DAK Fisik Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. b.Bidang Air Minum; dan
3. c.Bidang Sanitasi.
(5)DAK Fisik Tematik Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Bidang Pertanian;
2. b.Bidang Kelautan dan Perikanan;
3. c.Bidang Irigasi;
4. d.Bidang Jalan; dan
5. e.Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Kehutanan.
(6)DAK -7
(6)DAK Fisik Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Bidang Pariwisata;
2. b.Bidang Industri Kecil dan Menengah
3. c.Bidang Jalan; dan
4. d.Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi
1. a.persiapan teknis;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi. (21 Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam l,ampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
(4)Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(5)Petunjuk... PRESTDEN REPUBLIK INDONESTA
(5)Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
(6)Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan sejak petunjuk operasional ditetapkan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan men5rusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
1. a.dokumen usulan;
2. b.hasil penilaian usulan;
3. c.hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
4. d.hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
5. e.alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
(2)Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.
(3)Usulan... PRES I DEN
(3)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.rincian dan lokasi kegiatan;
2. b.target keluaran kegiatan;
3. c.rincian pendanaan kegiatan;
4. d.metode pelaksanaan kegiatan; dan
5. e.kegiatan penunjang.
(4)Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2O2O setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perdncanaan Pembangunan Nasional.
(6)Dalam hal kegiatan atas aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah belum memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda bintang dan/atau catatan.
(7)Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
(8)Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (71dilakukan untuk:
1. a.optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
2. b.perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Ralryat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9)Ketentuan . PRES IDEN
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
(10)Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.
(11)Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (21 Berdasarkan PRES IDEN REFUBUK TNDONESIA
(2)Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
(3)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(5)Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
(6)Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e untuk mendanai kegiatarr penunjang yang berhubungan iangsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan. (71 Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.biaya tender;
3. c.jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.jasa kongultan pengawas kegiatan kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
7. g.kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupatenl kota, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.
(8)Ketentuan PRES IDEN -t2-
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan 5o/o (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga.

Pasal 8

(1)Kepala Daerah menJrusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
1. a.realisasi penyerapan dana;
2. b.capaian keluaran kegiatan;
3. c.pelaksanaan teknis kegiatan; dan
4. d.capaian hasil jangka pendek. (21 Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
(3)Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik Tahun 2023. (41 Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwuran berkenaan berakhir.
(6)Laporan... PRES IDEN
(6)Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (71 Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
(8)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai' data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negaral Lembaga, dan gubernur.

Pasal 9

(1)Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek:
1. a.teknis kegiatan; dan
2. b.keuangan.
(2)Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
1. a.kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Ne gar a f Lernbaga;
2. b.ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
3. c.pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;
4. d.pemenuhan PRES IDEN -t4-
5. d.pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
6. e.permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
(3)Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
1. a.realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang/ tematik;
2. b.ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
3. c.permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (41 Pemenuhan targetlsasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam lampiran petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional masing-masing bidang DAK Fisik.

Pasal 10

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

a.pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan targetlsasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik; dan
b.dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara berkara dalam setiap tahun anggaran.
(2)Pemantauan PRES IDEN
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
2. b.memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/ subbidang DAK Fisik guna mencapai targeti sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan;
3. c.memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan
4. d.memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oreh perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 123 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BIDANG DAK FISIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020