Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 126 Tahun 2015
- Nomor
- 126
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil;
Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPALPERIKANAN BAGI NELAYAN KECIL TENTANG PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2015
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
KETENTUANUMUM BAB I PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KAPAL PERIKANAN BAGI NELAYANKECIL. PRESIDEN PENYEDIAAN,TENTANGPERATURAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan LPG ...
(GT).
BAB I
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG UNTUKKAPALPERIKANANBAGI NELAYANKECIL BAB II Sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil ditujukan untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil yang menggunakan mesm motor tempel dan/ a tau mesin dalam yang beroperasi harian.
BAB II
LPG adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi, termasuk penanganan dan margin usaha yang wajar. BAB III ... Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, serta standar clan mutu (spesifikasi) LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil.
BAB III
( 1) Paket perdana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Pasal 9 ... LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil diberikan subsidi per kilogram yang merupakan pengeluaran Negara yang dihitung dari selisih kurang antara Harga Jual Eceran LPG per kilogram setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan margin agen dengan Harga Patokan LPG.
PERENCANAANVOLUME KEBUTUHAN TAHUNAN, HARGA PATOKANLPG, HARGA INDEKS PASAR LPG, DAN HARGA JUAL ECERAN LPG UNTUK KAPALPERIKANAN BAGI NELAYANKECIL BAB III Pasal 12... Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG dan memenuhi persyaratan penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri.
BAB IV PENYEDIAANDANPENDISTRIBUSIANLPG Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggung- jawaban subsidi LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan peraturan menteri yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)