Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2017
- Nomor
- 129
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Presiden tentang T\rnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 3. 4.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. FTR ESIDEN
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Pegawai di Lingkungan Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perenc€uxaan pembangunan Nasional, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. T\:njangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak diberikan kepada:
c.diberhentikan...
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan pembangunan Nasio.talTeadan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri -perenCanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional.
T\rnjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampirin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
(21 r\rnjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capiia, t<ine4a pegawai setiap bulannya.
Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
ini mulai berlaku, seluruh Kementerian Perencanaan Perencanaan Pembangunan agenda reformasi birokrasi peraturan perundang- (21 Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun bersama_sama. Pasal 10. . . FR ESIDEN
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian perencanaan pembangunan Nasional/Badan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 1 1 Pada saat Peraturan presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan presiden Nomor 103 Tahun 2ol4 tentang TUnjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 227) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan presiden ini.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)