Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 135 Tahun 2018
- Nomor
- 135
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OLS tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Mengingat MEMUTUSKAN. . . PRES I DEN MEMUTUSI(AN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2OI5 TENTANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat menyelenggarakan fungsi:
PRES IDEN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perrrmahan Ra1ryat terdiri atas:
f.Direktorat... PRES I DEN
Bagian Kedelapan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
@ Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal. PRES I DEN
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi :
h.pemberian... PRES IDEN
Penyesuaian anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.
Pengaturan lebih lanjut terkait masa transisi dan penganggaran akan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 249 ttd rtd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARTAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan undangan,
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)