Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 168 Tahun 2014
- Nomor
- 168
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Sipil yang bersangkutan, perlu
menetapkan Peraturan Presiden ten tang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI TENTANG PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 TAHUN 2014 Menimbang ,.
Mengingat PasaJ 2 ... Dalam Peraturan Presiden 101 yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Radiasi adalah tunjangan jabatan fungsionai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsionai Pengawas Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANPRESIDEN TENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENGAWASRADlASI.
Pemberian Tunjangan Pengawas Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pernerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara dan bagi Pegawai Negeri 8ipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Besarnya Tunjangan Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden mi.
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, diberikan Tunjangan Pengawas Radiasi setiap bulan. Pasa12 " Agar... Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Pengawas Radiasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian Tunjangan Pengawas Racliasi dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana climaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
!I, Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 354 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTER! HUKUM DAN HAl{ ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 19 November 2014 penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. , denganiniPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)