Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 171 Tahun 2014
- Nomor
- 171
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PENYULUH KEHUTANAN TUNJANGAN JABJ\TAN FUNGSIONAL TENTANG NOMOR 171 TAHUN 2014 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Meuimbang " • • ~.;I" -•.'-~ " • 1 \ ~' '. '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik lndor.esia Nomor 5121); Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 2010 Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Mengingat PRE$IDEN .' :i \.~......\ I 1 • 4. Pasal2 .., Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kehutanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 Menetapkan: PERATURANPRESIDEN TENTANGTUNJANGANJABATAN FUNGSIONALPENYULUHKEHUTANAN,
MEMUTUSKAN 6, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); " ',. Pasal 5... Pendapatan dan 8elanja Daerah. Anggaranpadadibebankandaerahpemerintah Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pernberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan bagi Pegawai Pasal4 terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum Besarnya Tunjangan Penyuluh Kehutanan sebagaimana Pasal3 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsionai Penyuluh Kehutanan, diberikan Tunjangan Penyuluh Kehutanan setiap bulan.
" Agar... Peraturan Presiden In! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Penyuluh Kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Kehutanan dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
'. Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 357 YASONNA H. LAOLY ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 NegaraLembarandalampenempatannya Indonesia. dengan Republik ini memerintahkanorang mengetahuinya, Peraturan Presiden Agar setiap pengundangan 10' J.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)