Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2018
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. (1)
Dokter Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, dan mantan Wakil Presiden dan istri/ suaminya, serta Tamu Negara. Layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur layanan medik. (2t
Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan, serta melakukan koordinasi kesiapan dengan rumah sakit rujukan utama kepresidenan, rumah sakit rujukan pembantu kepresidenan, dan rumah sakit lainnya yang dipandang per1u.
Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan. (1)
(2)
(21 Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang berasal dari non-Pegawai Negeri Sipil, non-prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan non-anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Ind,onesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya. Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1) (2)
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diusulkan oleh Ketua Dokter Kepresidenan kepada Menteri Sekretaris Negara dan selanjutnya diajukan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.
PRES I DEN Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi Presid.en dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. Pegawai Negeri Sipit, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepoiisian Negara Republik Indonesia apabila teiah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, dan Anggota Panel AhIi diangkat dan d.iberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara.
Esnawan Antariksa;
Mintohardjo;
1 1. Ketentuan . . . 11. PRES I DEN Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam kondisi tertentu apabila diperlukan, layanan pemeliharaan kesehatan kepada Presiden dan keluarganya, Wakit Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakit Presiden dan istri/suami, serta Tamu Negara, dapat dilakukan di rumah sakit selain rumah sakit rujukan kepresidenan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.
PRES IDEN (21 Layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kuratif sesuai dengan kondisi dan kemampuan Rumah Sakit yang ditunjuk.
Pasal 2T Segala biaya yang diperlukan bagi layanan pemeliharaan kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, mantan Wakil Presiden dan istri/suaminya, dan Tamu Negara serta pelaksanaan tugas Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Pasal II Peraturan Presiden i: diundangkan. mulai berlaku Pada tanggal Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2Ol8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBAMN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Politik, Hukum, dan Bidang Hukum dan -undangan,
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)