Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2015
- Nomor
- 25
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANPRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT KABINET. Mengingat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan staf, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu mengatur dan menata kembali organisasi Sekretariat Kabinet;
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG SEKRETARIAT KABINET
dan kernaritiman; kearnanan, perekonornian, pembangunan manusia, kebudayaan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, rangkadalampandanganataupendapatb. penyiapan pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
BAB ... J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden.
pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan Zatau dihadiri oleh Presiden dan Zatau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden darr/ atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan; danpenyelenggaraan,pengadministrasian ,e. penytapan, Bagian ... L Pasal 5
Bagian Kedua Wakil Sekretaris Kabinet Sekretariat Kabinet terdiri dari:
BAB II ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi
keamanan; penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan rangkadalampandanganpendapat ataub. penyiapan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
BAB II
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bagian Ketiga Pasal ...
Bagian Keempat Deputi Bidang Perekonomian
dan
Pasal ...
f
perekonomian;
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; rangkadalampandanganataupendapatb. penyiapan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet eli bidang perekonomian.
I menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)