Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020
- Nomor
- 36
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KNRTU PRAKERJA DENGAN RAT{MAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja; bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pr:raturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
altat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGtrMBANGAN KOMPETENSI KERJA MEI,ALUI PROGRAM KAR'TU PRAKERJA. b C BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: L Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 2" Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja bertujuan:
BAB II PROGRAM KARTU PRAKERJA Bagian Kesatu Penerima Manfaat
BAB II
dan
Bagian Kedua Manfaat
Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:
Paragraf 1 Pelatihan
(21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
dimaksud pada ayat (2) secara daring dan/atau
(21 Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan. Paragraf 2 Insentif
(21 Insentif sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diberikan dalam rangka.
. .
(21 Ketentuan lebih lanjut nlengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 dratur dengan Peraturan Men leri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)