DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020

Nomor: 36
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA NOMOR 36 TAHUN 2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KNRTU PRAKERJA DENGAN RAT{MAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja, perlu diberikan pengembangan kompetensi kerja; bahwa untuk pengembangan kompetensi angkatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan Program Kartu Prakerja; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pr:raturan Presiden tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

Pasal 4

altat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGtrMBANGAN KOMPETENSI KERJA MEI,ALUI PROGRAM KAR'TU PRAKERJA. b C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: L Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. 2" Kartu Prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja.

3.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal terlentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban arrtara Pekerja/ Buruh dan pengusaha.
6.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahlran, keterampiian, dan sikap ker1a,
7.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Ker1a, prodr.:ktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8.Sertifikat
8.Sertifikat Pelatihan adalah burkti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9.Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja daiam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10.Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internct.
11.Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

a.mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
b.meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

BAB II

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pasal 3

(1)Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu' Prakerja.
(2)Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
(3)Selain
(3)Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
1. a.Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
2. b.Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kornpetensi Keda.
(4)Pencari Kerja dan Pekerja/Btrruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.berusia paling renCah 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Pasal 4

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:

a.Pelatihan; dan
b.Insentif.

Pasal 5

(1)Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. (21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penrbekalan KompeLensi Kerja;
2. b.peningkatan Kompetensi Kerja; atau
3. c.alih Kompetensi Kerja.
(3)Pelatihan
(3)Pelatihan sebagaimana dapat diselenggarakan luring. dimaksud pada ayat (2) secara daring dan/atau

Pasal 5

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
1. a.swasta;
2. b.badan usaha milik negara;
3. c.badan usaha milik daerah; atau
4. d.pemerintah. (21 Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
5. a.memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
6. b.memiliki prograrn Pelatihan berbasis Kompetensi Ker.1a yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
7. c.mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Pasal 7

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Pasal 8

(1)Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan. (21 Insentif sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diberikan dalam rangka.
1. a.meringankan biaya mencari kerja; dan
2. b.evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 9

. .

Pasal 9

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomlan. (21 Ketentuan lebih lanjut nlengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 dratur dengan Peraturan Men leri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

altat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGtrMBANGAN KOMPETENSI KERJA MEI,ALUI PROGRAM KAR'TU PRAKERJA. b C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan baik di dalam atau luar negeri.
4.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal terlentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban arrtara Pekerja/ Buruh dan pengusaha.
6.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahlran, keterampiian, dan sikap ker1a,
7.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Ker1a, prodr.:ktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
8.Sertifikat
8.Sertifikat Pelatihan adalah burkti tertulis yang diberikan oleh lembaga Pelatihan kepada peserta Pelatihan yang telah selesai mengikuti Pelatihan.
9.Insentif adalah tambahan manfaat bagi penerima Kartu Prakerja daiam bentuk uang dengan nominal tertentu.
10.Platform Digital adalah mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang dilakukan melalui aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internct.
11.Manajemen Pelaksana adalah unit yang melaksanakan Program Kartu Prakerja.
12.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

a.mengembangkan kompetensi angkatan kerja; dan
b.meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

BAB II

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pasal 3

(1)Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu' Prakerja.
(2)Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
(3)Selain
(3)Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
1. a.Pekerja/Buruh yang terkena PHK; atau
2. b.Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kornpetensi Keda.
(4)Pencari Kerja dan Pekerja/Btrruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.berusia paling renCah 18 (delapan belas) tahun; dan
3. c.tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Pasal 4

Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat:

a.Pelatihan; dan
b.Insentif.

Pasal 5

(1)Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan. (21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penrbekalan KompeLensi Kerja;
2. b.peningkatan Kompetensi Kerja; atau
3. c.alih Kompetensi Kerja.
(3)Pelatihan
(3)Pelatihan sebagaimana dapat diselenggarakan luring. dimaksud pada ayat (2) secara daring dan/atau

Pasal 5

(1)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
1. a.swasta;
2. b.badan usaha milik negara;
3. c.badan usaha milik daerah; atau
4. d.pemerintah. (21 Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
5. a.memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
6. b.memiliki prograrn Pelatihan berbasis Kompetensi Ker.1a yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
7. c.mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

Pasal 7

Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memberikan Sertifikat Pelatihan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.

Pasal 8

(1)Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan. (21 Insentif sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diberikan dalam rangka.
1. a.meringankan biaya mencari kerja; dan
2. b.evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Pasal 9

. .

Pasal 9

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomlan. (21 Ketentuan lebih lanjut nlengenai besaran bantuan biaya Pelatihan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 dratur dengan Peraturan Men leri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2020