DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2009

Nomor: 4
Tahun: 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
5.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara ...
6.Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 berkaitan dengan :
1. a.pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu;
2. b.kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu;
3. c.monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;
4. d.kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
(2)Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
(3)Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum dan atau Komisi Pemilihan Umum provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat pusat menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang anggotanya terdiri dari unsur/instansi/lembaga terkait di tingkat Pusat.
(3)Pembentukan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur/instansi/ lembaga terkait di provinsi.
(3)Pembentukan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsur/ instansi/lembaga terkait di kabupaten/kota.
(3)Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

Hubungan kerja antara Tim koordinasi tingkat pusat dengan Tim koordinasi tingkat provinsi dan Tim koordinasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) bersifat hirarkis.

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi kelancaran Pemilihan Umum di tingkat provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Bupati/Walikota ...
(2)Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi kelancaran Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(3)Menteri Dalam Negeri melaporkan hasil kegiatan Tim koordinasi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota kepada Presiden secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

(1)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Departemen Dalam Negeri.
(2)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(3)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
5.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Penyelenggara ...
6.Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pasal 2

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 berkaitan dengan :
1. a.pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu;
2. b.kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu;
3. c.monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;
4. d.kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.
(2)Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
(3)Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum dan atau Komisi Pemilihan Umum provinsi dan atau Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat pusat menjadi tugas dan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang anggotanya terdiri dari unsur/instansi/lembaga terkait di tingkat Pusat.
(3)Pembentukan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang anggotanya terdiri dari unsur/instansi/ lembaga terkait di provinsi.
(3)Pembentukan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Untuk pelaksanaan dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim koordinasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari unsur/ instansi/lembaga terkait di kabupaten/kota.
(3)Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi kelancaran Pemilihan Umum di tingkat provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Bupati/Walikota ...
(2)Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim koordinasi kelancaran Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(3)Menteri Dalam Negeri melaporkan hasil kegiatan Tim koordinasi kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota kepada Presiden secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

(1)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Departemen Dalam Negeri.
(2)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(3)Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di tingkat kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.