Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2014
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Presiden \ tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat" Republik Indonesia; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGANKINERJA PEGAWAINEGERI SIPIL DI LINGKUNGANSEKRETARIATJENDERAL DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA MEMUTUSKAN:...
Kepada PNS yang mempunyai jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. j__
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAINEGER! SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIKINDONESIA. MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan
\
dinonaktifkan; atausementarauntukdiberhentikan
Pasal 3 4 Pasa16 ... kinerja pegawai setiap bulL' Pasal 5
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan \ Pasal 4 Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
5
1-- Pasa18
,. Pasa17
Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan. 6 (2)Pelaksanaan .,.
£ Bagi PNS pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan terjadi penurunan penghasilan, akan diberikan tambahan tunjangan sebesar selisih dari Tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
kinerja dibayarkan sebesar selisih an tara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
L Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 12 Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden ini, maka Uang Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan, Uang Kegiatan Pelayanan Sidang, dan Uang Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional Dewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, baik secara sendiri- sendiri maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-masing.
8 Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 95 AMIR SYAMSUDIN II ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DR. H. SUSILO BAMBANGYUDHOYONO ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dalam Lembaran Negara dengan Republik iniPresidenPeraturanpengundangan penempatannya Indonesia. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 9
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)