Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2008
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan pola organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Bawaslu
BAB II
Bagian ... Bagian Kedua Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
BAB III ORGANISASI
BAB III
BAB IV TATA KERJA
BAB IV
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu dan Kepala Sekretariat ... Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu.
Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberi bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk- petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan di lingkungan Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan agar tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya dan pengambilan keputusan. BAB V ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Eselonisasi
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)