Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2013
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AD HOC.
BAB I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
BAB II HAK KEUANGAN DAN FASILITAS
BAB II
Hakim Ad Hoc memiliki hak keuangan dan fasilitas sebagai berikut:
(1), tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional dari instansi dimana Hakim Ad Hoc tersebut berasal.
Hakim Ad Hoc dalam menjalankan tugas diberikan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Hakim Ad Hoc yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. KETENTUAN PERALIHAN
Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, maka:
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)